Indonesia dan India memiliki sejarah hubungan diplomatik yang cukup panjang. Dari sejak saling mendukung perjuangan dan kemerdekaan masing-masing dari penjajahan, hubungan dekat Soekarno dengan Nehru, Kongres Asia-Afrika sampai dengan pendirian Gerakan Non-Blok. Presiden Prabowo Subianto bahkan hadir di New Delhi tahun lalu untuk perayaan hari Republik India ke-76 dan perayaan 75 tahun kerja sama diplomatik Indonesia dan India. Di dalam bidang ekonomi dan perdagangan, hubungan perdagangan kedua negara juga baik.
Nilai ekspor Indonesia ke India di tahun 2024 mencapai hampir USD 25 miliar dengan nilai impor dari India sebesar hampir USD 6 miliar. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan India sebesar hampir USD 19 miliar. Hubungan ekonomi dan perdagangan ini mencakup berbagai bidang mulai dari energi, pertanian sampai ke infrastruktur. Bahkan dengan telah dipesannya puluhan ribu kendaraan niaga dari India untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih, kerja sama tersebut tampaknya meluas juga ke bidang otomotif.
Mengingat gencarnya hubungan kedua negara, mungkin akan mengejutkan untuk mempelajari bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan di Indonesia tidak dapat dengan mudah dilaksanakan di India karena India memiliki batasan teritorial atau territorial reservation yang amat ketat atau restriktif terhadap putusan arbitrase internasional di Indian Arbitration and Conciliation Act (UU Arbitrase India). Tulisan ini akan membahas bagaimana territorial reservation tersebut menghalangi putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia untuk dilaksanakan dengan mudah di India dan melihat apakah Indonesia perlu mempertimbangkan hal serupa di dalam revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase Indonesia).
Territorial Reservation di New York Convention
Sebelum kita lihat secara persis penerapan territorial reservation di UU Arbitrase India, kita perlu pemahaman mendasar terlebih dahulu mengenai New York Convention. New York Convention atau lengkapnya Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang ditandatangani di New York di tahun 1958 (NY Convention), merupakan konvensi untuk mengatur keseragaman pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional di negara-negara penanda tangannya (Lumbantobing, 2019). NY Convention merupakan penyempurnaan dari Geneva Protocol on Arbitration Clauses tahun 1923 dan Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards tahun 1927.
Inisiatif untuk menyempurnakan Geneva Protocol dan Geneva Convention tersebut datang dari International Chamber of Commerce yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan oleh United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL, yang baru berdiri di tahun 1966, melanjutkan pekerjaan ECOSOC untuk mensosialisasikan dan memperluas penggunaan NY Convention. Sampai dengan penulisan ini, sudah ada 172 negara yang mengesahkan NY Convention. Indonesia menjadi pihak di tanggal 7 Oktober 1981 dan mengesahkan NY Convention melalui Keppres 34/1981 dan India menandatangani di tanggal 10 Juni 1958 dan mengesahkan di tanggal 13 Juli 1960. India bahkan termasuk 29 negara yang hadir di konferensi yang mengesahkan NY Convention tersebut.
Territorial reservation adalah batasan yang ada yang di NY Convention di mana suatu negara hanya akan melaksanakan suatu putusan arbitrase dari negara asing berdasarkan NY Convention apabila negara asing tersebut juga merupakan pihak di dalam NY Convention. Tujuan dari territorial reservation ini adanya jaminan timbal balik atau resiprokal bahwa apabila suatu negara mengesahkan NY Convention. Pada intinya memberi kemudahan untuk pelaksanaan suatu putusan arbitrase dari negara asing, maka harus ada jaminan bahwa putusan arbitrase di negara itu juga akan dengan serupa mudah dilaksanakan di negara asing tersebut. Territorial reservation ini bertujuan melindungi negara-negara penandatangan awal NY Convention dari kewajiban melaksanakan putusan arbitrase asing dari negara-negara yang baru belakangan menjadi pihak NY Convention, yang tidak diketahui oleh para penanda tangan awal. Territorial reservation ini juga membantu penerimaan yang lebih luas dari NY Convention secara global.
Territorial reservation ini tidak ada di draft awal NY Convention dan berdasarkan travaux preparatoire NY Convention didorong oleh delegasi dari Cekoslowakia, Norwegia, Polandia, Uni Soviet, Amerika Serikat disertai komentar oleh Korea Selatan.
