Kemudian menjadi pertanyaan apakah karena revisi UU Arbitrase Indonesia masuk ke dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, khususnya di dalam Prioritas Nasional 7 (atau Asta Cita Ketujuh), apakah territorial reservation restriktif seperti UU Arbitrase India dibutuhkan?
Menurut Penulis tidak diperlukan karena territorial reservation tersebut bertentangan dengan semangat NY Convention, menimbulkan konflik di dalam India sendiri (lihat Rao, 2000) dan juga bertentangan dengan semangat revisi UU Arbitrase Indonesia yang ada di Asta Cita Ketujuh tersebut yaitu “mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum”. Menciptakan territorial reservation yang restriktif tentu akan mencegah iklim berusaha yang kondusif dan penegakan hukum yang cepat dan pasti.
) Dr. Togi Pangaribuan, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
