Indonesia dan India memiliki sejarah hubungan diplomatik yang cukup panjang. Dari sejak saling mendukung perjuangan dan kemerdekaan masing-masing dari penjajahan, hubungan dekat Soekarno dengan Nehru, Kongres Asia-Afrika sampai dengan pendirian Gerakan Non-Blok. Presiden Prabowo Subianto bahkan hadir di New Delhi tahun lalu untuk perayaan hari Republik India ke-76 dan perayaan 75 tahun kerja sama diplomatik Indonesia dan India. Di dalam bidang ekonomi dan perdagangan, hubungan perdagangan kedua negara juga baik.

Nilai ekspor Indonesia ke India di tahun 2024 mencapai hampir USD 25 miliar dengan nilai impor dari India sebesar hampir USD 6 miliar. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan India sebesar hampir USD 19 miliar. Hubungan ekonomi dan perdagangan ini mencakup berbagai bidang mulai dari energi, pertanian sampai ke infrastruktur. Bahkan dengan telah dipesannya puluhan ribu kendaraan niaga dari India untuk keperluan Koperasi Desa Merah Putih, kerja sama tersebut tampaknya meluas juga ke bidang otomotif.
Mengingat gencarnya hubungan kedua negara, mungkin akan mengejutkan untuk mempelajari bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan di Indonesia tidak dapat dengan mudah dilaksanakan di India karena India memiliki batasan teritorial atau territorial reservation yang amat ketat atau restriktif terhadap putusan arbitrase internasional di Indian Arbitration and Conciliation Act (UU Arbitrase India). Tulisan ini akan membahas bagaimana territorial reservation tersebut menghalangi putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia untuk dilaksanakan dengan mudah di India dan melihat apakah Indonesia perlu mempertimbangkan hal serupa di dalam revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase Indonesia).
Territorial Reservation di New York Convention
Sebelum kita lihat secara persis penerapan territorial reservation di UU Arbitrase India, kita perlu pemahaman mendasar terlebih dahulu mengenai New York Convention. New York Convention atau lengkapnya Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang ditandatangani di New York di tahun 1958 (NY Convention), merupakan konvensi untuk mengatur keseragaman pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional di negara-negara penanda tangannya (Lumbantobing, 2019). NY Convention merupakan penyempurnaan dari Geneva Protocol on Arbitration Clauses tahun 1923 dan Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards tahun 1927.
Inisiatif untuk menyempurnakan Geneva Protocol dan Geneva Convention tersebut datang dari International Chamber of Commerce yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan oleh United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL, yang baru berdiri di tahun 1966, melanjutkan pekerjaan ECOSOC untuk mensosialisasikan dan memperluas penggunaan NY Convention. Sampai dengan penulisan ini, sudah ada 172 negara yang mengesahkan NY Convention. Indonesia menjadi pihak di tanggal 7 Oktober 1981 dan mengesahkan NY Convention melalui Keppres 34/1981 dan India menandatangani di tanggal 10 Juni 1958 dan mengesahkan di tanggal 13 Juli 1960. India bahkan termasuk 29 negara yang hadir di konferensi yang mengesahkan NY Convention tersebut.
Territorial reservation adalah batasan yang ada yang di NY Convention di mana suatu negara hanya akan melaksanakan suatu putusan arbitrase dari negara asing berdasarkan NY Convention apabila negara asing tersebut juga merupakan pihak di dalam NY Convention. Tujuan dari territorial reservation ini adanya jaminan timbal balik atau resiprokal bahwa apabila suatu negara mengesahkan NY Convention. Pada intinya memberi kemudahan untuk pelaksanaan suatu putusan arbitrase dari negara asing, maka harus ada jaminan bahwa putusan arbitrase di negara itu juga akan dengan serupa mudah dilaksanakan di negara asing tersebut. Territorial reservation ini bertujuan melindungi negara-negara penandatangan awal NY Convention dari kewajiban melaksanakan putusan arbitrase asing dari negara-negara yang baru belakangan menjadi pihak NY Convention, yang tidak diketahui oleh para penanda tangan awal. Territorial reservation ini juga membantu penerimaan yang lebih luas dari NY Convention secara global.
Territorial reservation ini tidak ada di draft awal NY Convention dan berdasarkan travaux preparatoire NY Convention didorong oleh delegasi dari Cekoslowakia, Norwegia, Polandia, Uni Soviet, Amerika Serikat disertai komentar oleh Korea Selatan.
Territorial reservation pada akhirnya diberikan di dalam NY Convention, di dalam Pasal 1 angka 3 sebagai berikut:
“…any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State…”
Apabila diterjemahkan:
“... setiap negara berdasarkan asas resiprositas, dapat menyatakan bahwa negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta yang lainnya..”
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 NY Convention tersebut artinya suatu negara bisa membatasi pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di negaranya hanya apabila negara asing tersebut juga merupakan pihak di dalam NY Convention. Apabila negara asing tersebut bukan pihak dalam NY Convention, maka putusan arbitrase asing tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan NY Convention dan tidak dapat diakui sebagai putusan yang mengikat (misalnya harus diajukan penyelesaian sengketa dari awal di negara tempat putusan akan dilaksanakan).
Selain territorial reservation, Pasal 1 angka 3 NY Convention juga mengandung commercial reservation atau batasan ruang lingkup perdagangan, di mana negara pihak NY Convention boleh membatasi keberlakuan NY Convention hanya untuk sengketa di bidang perdagangan.
Di dalam UU Arbitrase Indonesia, territorial reservation ini hidup di Pasal 66 huruf a yang mensyaratkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di suatu negara yang terikat perjanjian dengan Indonesia, bilateral atau multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 67 huruf c memberikan persyaratan administratif sebagai pelaksanaan Pasal 66 huruf a tersebut yaitu keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara tersebut.
Sebagai catatan pinggir yang penting, perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 67 huruf c tampaknya bertentangan dengan Pasal 66 huruf a karena Pasal 66 huruf a menuliskan “dijatuhkan di suatu negara”. Artinya, negara asing tempat putusan dijatuhkan sementara Pasal 67 huruf c menuliskan “keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat…”. Ada perbedaan antara “negara tempat putusan dijatuhkan atau ditetapkan” yang bisa berarti negara tempat putusan dijatuhkan, biasanya adalah domisili hukum atau seat of arbitration dengan “negara pemohon” yang mungkin bisa saja adalah negara penggugat, claimant atau pemohon keterangan kepada perwakilan diplomatik Republik Indonesia.
Territorial Reservation India
India, yang merupakan salah satu dari penandatangan awal NY Convention dan dianggap sebagai Model Law Country, justru menerapkan territorial reservation yang lebih restriktif dari NY Convention. Pasal 44 UU Arbitrase India menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan berdasarkan NY Convention apabila:
“… Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made may, by notification in the Official Gazette, declare to be territories to which the said Convention applies.”
Apabila diterjemahkan:
“...Pemerintah Pusat, setelah meyakini bahwa ketentuan resiprokal telah terpenuhi dapat, setelah mengumumkan di dalam suatu Berita Negara, menyatakan bahwa di daerah tersebut juga berlaku NY Convention.”
Artinya menurut UU Arbitrase India, tidaklah cukup bahwa satu negara merupakan pihak NY Convention, atau suatu keterangan dari perwakilan diplomatik (seperti UU Arbitrase Indonesia) cukup untuk membuktikan resiprositas, tapi diperlukan adanya suatu pengumuman di Berita Negara India atau pemberitahuan resmi dari India ke negara asing agar putusan arbitrase dari negara asing tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan NY Convention di India. Sampai dengan tulisan ini dibuat, hanya ada 51 negara yang diumumkan atau diberitahukan sesuai dengan Pasal 44 UU Arbitrase India tersebut, dan Indonesia tidak ada di dalam daftar 51 negara tersebut (Chopra, 2026, lihat juga Parikh, 2025). Negara terdekat dengan Indonesia yang termasuk dari 51 negara tersebut adalah Singapura, Malaysia dan Australia.
Dari awal tahun 2026 sampai penulisan tulisan ini, penulis telah berkomunikasi dengan diplomat di Kedutaan Besar India di Indonesia yang bertugas di bagian ekonomi mengenai hal ini yang memastikan bahwa Indonesia memang tidak termasuk ke dalam 51 negara yang diumumkan atau diberitahukan sesuai dengan Pasal 44 UU Arbitrase India dan tampaknya belum ada upaya agar Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut. Sejak awal 2026 tersebut penulis kemudian telah mengupayakan agar Indonesia dapat masuk ke dalam daftar tersebut, namun belum ada titik terang dari pihak Kedutaan Besar India di Indonesia.
Kesimpulan
Berdasarkan data dari Kedutaan Besar India di Indonesia, ada lebih dari 100 perusahaan India di Indonesia. Dengan berlakunya territorial reservation di Pasal 44 UU Arbitrase India dan Indonesia bukan merupakan salah satu dari 51 negara yang yang diumumkan atau diberitahukan, maka putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan mudah berdasarkan NY Convention di India.
Ini harus menjadi perhatian khusus dari pelaku usaha dan praktisi arbitrase yang berencana atau sedang berada di dalam suatu proses arbitrase di Indonesia dengan suatu perusahaan India atau perusahaan yang memiliki aset di India. Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan NY Convention. Solusinya mungkin adalah memindahkan tempat putusan dijatuhkan atau seat of arbitration ke salah satu dari 51 negara yang telah diumumkan atau diberitahukan.
Kemudian menjadi pertanyaan apakah karena revisi UU Arbitrase Indonesia masuk ke dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, khususnya di dalam Prioritas Nasional 7 (atau Asta Cita Ketujuh), apakah territorial reservation restriktif seperti UU Arbitrase India dibutuhkan?
Menurut Penulis tidak diperlukan karena territorial reservation tersebut bertentangan dengan semangat NY Convention, menimbulkan konflik di dalam India sendiri (lihat Rao, 2000) dan juga bertentangan dengan semangat revisi UU Arbitrase Indonesia yang ada di Asta Cita Ketujuh tersebut yaitu “mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum”. Menciptakan territorial reservation yang restriktif tentu akan mencegah iklim berusaha yang kondusif dan penegakan hukum yang cepat dan pasti.
) Dr. Togi Pangaribuan, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















