Territorial Reservation India
India, yang merupakan salah satu dari penandatangan awal NY Convention dan dianggap sebagai Model Law Country, justru menerapkan territorial reservation yang lebih restriktif dari NY Convention. Pasal 44 UU Arbitrase India menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan berdasarkan NY Convention apabila:
“… Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made may, by notification in the Official Gazette, declare to be territories to which the said Convention applies.”
Apabila diterjemahkan:
“...Pemerintah Pusat, setelah meyakini bahwa ketentuan resiprokal telah terpenuhi dapat, setelah mengumumkan di dalam suatu Berita Negara, menyatakan bahwa di daerah tersebut juga berlaku NY Convention.”
Artinya menurut UU Arbitrase India, tidaklah cukup bahwa satu negara merupakan pihak NY Convention, atau suatu keterangan dari perwakilan diplomatik (seperti UU Arbitrase Indonesia) cukup untuk membuktikan resiprositas, tapi diperlukan adanya suatu pengumuman di Berita Negara India atau pemberitahuan resmi dari India ke negara asing agar putusan arbitrase dari negara asing tersebut bisa dilaksanakan berdasarkan NY Convention di India. Sampai dengan tulisan ini dibuat, hanya ada 51 negara yang diumumkan atau diberitahukan sesuai dengan Pasal 44 UU Arbitrase India tersebut, dan Indonesia tidak ada di dalam daftar 51 negara tersebut (Chopra, 2026, lihat juga Parikh, 2025). Negara terdekat dengan Indonesia yang termasuk dari 51 negara tersebut adalah Singapura, Malaysia dan Australia.
Dari awal tahun 2026 sampai penulisan tulisan ini, penulis telah berkomunikasi dengan diplomat di Kedutaan Besar India di Indonesia yang bertugas di bagian ekonomi mengenai hal ini yang memastikan bahwa Indonesia memang tidak termasuk ke dalam 51 negara yang diumumkan atau diberitahukan sesuai dengan Pasal 44 UU Arbitrase India dan tampaknya belum ada upaya agar Indonesia masuk ke dalam daftar tersebut. Sejak awal 2026 tersebut penulis kemudian telah mengupayakan agar Indonesia dapat masuk ke dalam daftar tersebut, namun belum ada titik terang dari pihak Kedutaan Besar India di Indonesia.
Kesimpulan
Berdasarkan data dari Kedutaan Besar India di Indonesia, ada lebih dari 100 perusahaan India di Indonesia. Dengan berlakunya territorial reservation di Pasal 44 UU Arbitrase India dan Indonesia bukan merupakan salah satu dari 51 negara yang yang diumumkan atau diberitahukan, maka putusan arbitrase yang dijatuhkan di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan mudah berdasarkan NY Convention di India.
Ini harus menjadi perhatian khusus dari pelaku usaha dan praktisi arbitrase yang berencana atau sedang berada di dalam suatu proses arbitrase di Indonesia dengan suatu perusahaan India atau perusahaan yang memiliki aset di India. Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan NY Convention. Solusinya mungkin adalah memindahkan tempat putusan dijatuhkan atau seat of arbitration ke salah satu dari 51 negara yang telah diumumkan atau diberitahukan.
