Territorial reservation pada akhirnya diberikan di dalam NY Convention, di dalam Pasal 1 angka 3 sebagai berikut:
“…any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State…”
Apabila diterjemahkan:
“... setiap negara berdasarkan asas resiprositas, dapat menyatakan bahwa negara tersebut akan melaksanakan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang dibuat di negara peserta yang lainnya..”
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 NY Convention tersebut artinya suatu negara bisa membatasi pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing di negaranya hanya apabila negara asing tersebut juga merupakan pihak di dalam NY Convention. Apabila negara asing tersebut bukan pihak dalam NY Convention, maka putusan arbitrase asing tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan NY Convention dan tidak dapat diakui sebagai putusan yang mengikat (misalnya harus diajukan penyelesaian sengketa dari awal di negara tempat putusan akan dilaksanakan).
Selain territorial reservation, Pasal 1 angka 3 NY Convention juga mengandung commercial reservation atau batasan ruang lingkup perdagangan, di mana negara pihak NY Convention boleh membatasi keberlakuan NY Convention hanya untuk sengketa di bidang perdagangan.
Di dalam UU Arbitrase Indonesia, territorial reservation ini hidup di Pasal 66 huruf a yang mensyaratkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan di suatu negara yang terikat perjanjian dengan Indonesia, bilateral atau multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pasal 67 huruf c memberikan persyaratan administratif sebagai pelaksanaan Pasal 66 huruf a tersebut yaitu keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara tersebut.
Sebagai catatan pinggir yang penting, perlu diperhatikan bahwa rumusan Pasal 67 huruf c tampaknya bertentangan dengan Pasal 66 huruf a karena Pasal 66 huruf a menuliskan “dijatuhkan di suatu negara”. Artinya, negara asing tempat putusan dijatuhkan sementara Pasal 67 huruf c menuliskan “keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat…”. Ada perbedaan antara “negara tempat putusan dijatuhkan atau ditetapkan” yang bisa berarti negara tempat putusan dijatuhkan, biasanya adalah domisili hukum atau seat of arbitration dengan “negara pemohon” yang mungkin bisa saja adalah negara penggugat, claimant atau pemohon keterangan kepada perwakilan diplomatik Republik Indonesia.
