Selain itu, Proses arbitrase di lembaga seperti ICC, SIAC, atau LCIA membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang relatif panjang. Ketika putusan yang sudah final dan mengikat (final and binding) tersebut dengan mudahnya dibatalkan atau ditolak oleh di pengadilan negeri hanya karena interpretasi subyektif hakim tentang ketertiban umum. Hal ini menciptakan frustrasi hukum yang luar biasa bagi pelaku usaha asing, juga dapat menyebabkan Indonesia dinilai sebagai yurisdiksi yang unfriendly terhadap arbitrase. Sehingga para pihak atau lawyer internasional akan lebih memilih untuk menghindari choice of law atau choice of forum yang bersentuhan dengan pengadilan Indonesia.
Lebih lanjut, ketidakpastian eksekusi juga dapat meningkatkan risiko hukum (legal risk) dalam berbisnis di Indonesia. Investor tidak takut pada risiko bisnis seperti kalah bersaing, tetapi justru yang menjadi ketakutan mereka adalah risiko hukum menang di atas kertas, tetapi saat eksekusi akan kalah. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya indeks kemudahan berbisnis dan keengganan investor asing untuk menanamkan modalnya tanpa jaminan proteksi hukum yang rigid.
Urgensi Standardisasi dan Kodifikasi
Guna mengatasi polemik menahun ini, Indonesia tidak bisa lagi bertahan dengan status quo. Diperlukan langkah progresif baik dari aspek regulasi maupun restrukturisasi paradigma peradilan, solusinya adalah :
Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang membatasi secara ketat dan limitatif apa saja yang masuk dalam kategori "ketertiban umum". Solusi ini akan lebih efektif dibanding menunggu revisi UU No. 30 Tahun 1999, karena dengan diterbitkannnya PERMA, makan Mahkamah Agung dapat mengatur (regeling) untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan pasal yang diatur dalam UU. Jika mengadopsi konsep international public policy (ketertiban umum internasional) maka perlu dipertegas, di mana pembatalan atau penolakan eksekusi hanya dapat dilakukan jika putusan arbitrase tersebut melanggar prinsip moralitas fundamental, kedaulatan negara, atau atau keadilan universal yang paling mendasar. Melalui batasan yang restriktif ini, PERMA akan menutup celah bagi pengadilan domestik untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atas dasar pelanggaran hukum teknis atau administratif lokal.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus membentuk yurisprudensi yang kokoh dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi celah manipulasi "ketertiban umum" yang kerap disalahgunakan oleh debitor beriktikad buruk sebagai taktik mengulur waktu demi menghindari kewajiban hukum mereka.
*) Nursanti Mardiyati, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















