Ketika jalur substansi perkara sudah tertutup di forum arbitrase, pengadilan domestik ditarik masuk untuk menguji kembali isi putusan dengan dalih menilai keselarasan hukumnya dengan ketertiban umum di Indonesia. Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999, kewenangan absolut untuk menentukan apakah suatu putusan melanggar ketertiban umum atau tidak berada di tangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Praktik perluasan penafsiran tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang menggunakan alasan ketertiban umum untuk menolak atau membatalkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, antara lain :
Pertamina melawan Karaha Bodan Company
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase Jenewa karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.
Astro Group melawan PT Direct Vision
Mahkamah Agung melalui Putusan No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia.
Bankers Trust Company melawan PT Mayora Indah Tbk
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pelaksanaan putusan Arbitrase London karena perkara masih dalam proses peradilan di Indonesia dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dianggap melanggar ketertiban umum.
Dalam beberapa preseden, interpretasi ketertiban umum diperluas secara eksesif. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan domestik yang bersifat administratif atau sektoral seperti masalah perizinan atau ketentuan kontrak dalam bahasa Indonesia seringkali langsung dilabeli sebagai "pelanggaran ketertiban umum". Penafsiran yang terlalu luas (overly broad interpretation) ini mereduksi esensi dasar dari sifat putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat (final and binding).
Menakar Dampak terhadap Iklim Investasi
Dalam skala makro, elastisitas penafsiran Pasal 66 huruf c UU No. 30 tahun 1999 membawa dampak buruk bagi reputasi hukum Indonesia di mata internasional. Karena secara internasional dalam New York Convention 1958, pengadilan domestik seharusnya hanya bertindak sebagai supporting court (mendukung eksekusi) atau melakukan pengujian formal. Namun dengan adanya Pasal 66 huruf c UU No. 30 tahun 1999 yang tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan, indikator, maupun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup “ketertiban umum” pengadilan di Indonesia seringkali masuk ke dalam pokok perkara (merits of the case). Sehingga putusan arbitrase internasional dibatalkan atau ditolak eksekusinya hanya karena hakim domestik tidak setuju dengan substansi putusan tersebut.
















