Di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki payung hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi acuan resmi dalam mengatur sah tidaknya perjanjian, mekanisme sidang, hingga tata cara eksekusi hasil putusan arbitrase. Melalui kebijakan ini, Indonesia menegaskan keseriusannya menghadirkan sistem resolusi konflik yang efisien, responsif, serta memberikan kepastian hukum demi mendukung iklim investasi bagi pelaku usaha baik nasional maupun internasional.

Dalam konteks bisnis global, lembaga arbitrase internasional memegang peranan penting sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha lintas negara. Bagi investor asing, efektivitas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara tujuan investasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut diperkuat oleh Indonesia yang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam penandatangan New York Convention 1958.
Melalui ratifikasi ini, putusan arbitrase internasional tidak sekadar menjadi lembaran di atas kertas, melainkan memiliki kekuatan eksekutorial yang sah dan dapat ditegakkan di dalam yurisdiksi hukum Indonesia melalui mekanisme eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberadaan kepastian eksekusi ini meminimalkan risiko hukum yang kerap dikhawatirkan oleh pelaku usaha global saat menanamkan modalnya.
Namun, jaminan normatif terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan dalam praktik. Alih-alih memberikan jalur yang sepenuhnya mudah bagi penegakan hukum kontrak nasional dan internasional, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia kerap menghadapi kendala berupa penerapan prinsip “Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang mana hal serupa juga terdapat dalam Pasal V ayat 2 (b) New York Convention 1958 bahwa Pengakuan dan Pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak apabila isi atau akibat pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan publik di negara tempat putusan tersebut dimohonkan untuk diakui dan dilaksanakan.
Konstruksi Norma dan Ketidakpastian Konseptual
Permasalahan mendasar dalam pengaturan ketertiban umum di Indonesia terletak pada tidak adanya definisi konseptual yang jelas dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut tidak memuat batasan, indikator, maupun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup “ketertiban umum”.
Akibatnya, berkembang berbagai penafsiran dalam doktrin maupun praktik peradilan mengenai makna ketertiban umum, terutama dalam menentukan batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat dalam sengketa arbitrase. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena dianggap mengandung pasal yang multitafsir. Perbedaan penafsiran dapat muncul bergantung pada pihak yang menafsirkan, sehingga ketentuan tersebut kerap dipandang sebagai “pasal karet” akibat rumusannya yang tidak memberikan batasan secara tegas dan jelas.
Celah Hukum dan "Benteng" Pihak yang Kalah
Ketidakpastian tafsir ini menciptakan celah hukum (loophole) yang masif. Dalam praktik litigasi di Indonesia, klausul ketertiban umum sering disalahgunakan oleh pihak yang kalah sebagai tameng atau alasan pamungkas untuk mengajukan penolakan eksekusi di pengadilan.
Ketika jalur substansi perkara sudah tertutup di forum arbitrase, pengadilan domestik ditarik masuk untuk menguji kembali isi putusan dengan dalih menilai keselarasan hukumnya dengan ketertiban umum di Indonesia. Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999, kewenangan absolut untuk menentukan apakah suatu putusan melanggar ketertiban umum atau tidak berada di tangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Praktik perluasan penafsiran tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang menggunakan alasan ketertiban umum untuk menolak atau membatalkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, antara lain :
Pertamina melawan Karaha Bodan Company
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase Jenewa karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.
Astro Group melawan PT Direct Vision
Mahkamah Agung melalui Putusan No. 26 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia.
Bankers Trust Company melawan PT Mayora Indah Tbk
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak pelaksanaan putusan Arbitrase London karena perkara masih dalam proses peradilan di Indonesia dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dianggap melanggar ketertiban umum.
Dalam beberapa preseden, interpretasi ketertiban umum diperluas secara eksesif. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan domestik yang bersifat administratif atau sektoral seperti masalah perizinan atau ketentuan kontrak dalam bahasa Indonesia seringkali langsung dilabeli sebagai "pelanggaran ketertiban umum". Penafsiran yang terlalu luas (overly broad interpretation) ini mereduksi esensi dasar dari sifat putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat (final and binding).
Menakar Dampak terhadap Iklim Investasi
Dalam skala makro, elastisitas penafsiran Pasal 66 huruf c UU No. 30 tahun 1999 membawa dampak buruk bagi reputasi hukum Indonesia di mata internasional. Karena secara internasional dalam New York Convention 1958, pengadilan domestik seharusnya hanya bertindak sebagai supporting court (mendukung eksekusi) atau melakukan pengujian formal. Namun dengan adanya Pasal 66 huruf c UU No. 30 tahun 1999 yang tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan, indikator, maupun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup “ketertiban umum” pengadilan di Indonesia seringkali masuk ke dalam pokok perkara (merits of the case). Sehingga putusan arbitrase internasional dibatalkan atau ditolak eksekusinya hanya karena hakim domestik tidak setuju dengan substansi putusan tersebut.
Selain itu, Proses arbitrase di lembaga seperti ICC, SIAC, atau LCIA membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang relatif panjang. Ketika putusan yang sudah final dan mengikat (final and binding) tersebut dengan mudahnya dibatalkan atau ditolak oleh di pengadilan negeri hanya karena interpretasi subyektif hakim tentang ketertiban umum. Hal ini menciptakan frustrasi hukum yang luar biasa bagi pelaku usaha asing, juga dapat menyebabkan Indonesia dinilai sebagai yurisdiksi yang unfriendly terhadap arbitrase. Sehingga para pihak atau lawyer internasional akan lebih memilih untuk menghindari choice of law atau choice of forum yang bersentuhan dengan pengadilan Indonesia.
Lebih lanjut, ketidakpastian eksekusi juga dapat meningkatkan risiko hukum (legal risk) dalam berbisnis di Indonesia. Investor tidak takut pada risiko bisnis seperti kalah bersaing, tetapi justru yang menjadi ketakutan mereka adalah risiko hukum menang di atas kertas, tetapi saat eksekusi akan kalah. Dampak jangka panjangnya adalah menurunnya indeks kemudahan berbisnis dan keengganan investor asing untuk menanamkan modalnya tanpa jaminan proteksi hukum yang rigid.
Urgensi Standardisasi dan Kodifikasi
Guna mengatasi polemik menahun ini, Indonesia tidak bisa lagi bertahan dengan status quo. Diperlukan langkah progresif baik dari aspek regulasi maupun restrukturisasi paradigma peradilan, solusinya adalah :
Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang membatasi secara ketat dan limitatif apa saja yang masuk dalam kategori "ketertiban umum". Solusi ini akan lebih efektif dibanding menunggu revisi UU No. 30 Tahun 1999, karena dengan diterbitkannnya PERMA, makan Mahkamah Agung dapat mengatur (regeling) untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan pasal yang diatur dalam UU. Jika mengadopsi konsep international public policy (ketertiban umum internasional) maka perlu dipertegas, di mana pembatalan atau penolakan eksekusi hanya dapat dilakukan jika putusan arbitrase tersebut melanggar prinsip moralitas fundamental, kedaulatan negara, atau atau keadilan universal yang paling mendasar. Melalui batasan yang restriktif ini, PERMA akan menutup celah bagi pengadilan domestik untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atas dasar pelanggaran hukum teknis atau administratif lokal.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus membentuk yurisprudensi yang kokoh dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi celah manipulasi "ketertiban umum" yang kerap disalahgunakan oleh debitor beriktikad buruk sebagai taktik mengulur waktu demi menghindari kewajiban hukum mereka.
*) Nursanti Mardiyati, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















