Masalah pembangunan dan pengembangan e-government sebenarnya bisa melihat pengalaman negara-negara yang sudah menyelenggarakan e-government. "Sebenarnya pemerintah Indonesia cukup menghimpun dan diintegrasikan untuk dijadikan panduan," ujar Wigrantoro
Menurut Wigrantoro, persoalan permodalan e-government sebenarnya tidak terlepas dari pembangunan telematika secara nasional. Namun, ia mengingatkan hal yang paling penting adalah jangan sampai investasi pemerintah tersebut sia-sia. Pasalnya, sudah demikian besar investasi tetapi hanya setengah persen saja yang online. "Bukannya mengikis digital devide, tetapi justru semakin memperlebar jarak yang ada," ujarnya.
Siap bermitra
Melalui Syamsul Muarif, Menteri Komunikasi dan Informasi, pemerintah menyatakan siap bermitra dengan sektor swasta dan masyarakat. Kemajuan teknologi yang ada mempengaruhi pola dan fungsi pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemilik, operator, sekaligus penentu kebijakan.
Syamsul menambahkan, saat ini pemerintah berupaya untuk memposisikan diri sebagai shareholder. Pemerintah mendatang harus bisa menfasilitasi dan meletakkan kebijakan pokok dalam pemerintahan.
Pemerintah mengajak berbagai pihak, para pakar, pelaku bisnis untuk secara proaktif mensosialisasikan dan merumuskan konsep kebijakan, perundangan, dan pembangunan infrastruktur. "Terutama untuk mengejar ketinggaalan dengan negara lain yang ada akhirnya bisa akan meningkatkan daya saing di pasar global," ujar Syamsul.
Pembangunan dan pengembangan e-government bergantung pada kebijakan dan kesungguhan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat. Jika hanya mengejar proyek, lebih baik dana investasi tersebut diarahkan untuk sektor lainnya.