“Saya percaya ada suatu proses yang harus dijalani bersama agar terang kasus ini. Terus terang keberatan terhadap penolakan eksepsi ini. Saya juga minta JPU agar menghadirkan saksi korban dan pelapor dalam persidangan berikutnya,” ungkap Tony.
Baginya, nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum alias eksepsi yang disodorkan dengan berbagai argumentasi formil maupun materiil dapat dipertanggungjawabkan. Namun sayangnya, majelis hakim menurut Tony tidak memberi perhatian khusus terhadap eksepsinya.
“Putusan saya tidak puas. Tapi saya senang karena diizinkan untuk bisa merasakan kepedihan, kekhawatiran dan ketidakadilan yang dirasakan banyak orang,” katanya.
Tony berterima kasih kepada para pihak yang telah mendukungnya. Termasuk kelompok-kelompok yang mengajukan amicus curiae atas kasusnya ini. Dia menyampaikan dukungan tersebut bukan hanya untuk dirinya melainkan bagi seluruh advokat di Indonesia.
Secara terpisah, pihak Sumi Asih menyatakan pihaknya siap menjalani proses persidangan kasus ini. Direktur Legal & HR PT Sumi Asih, Markus Susanto mengatakan tak memerlukan persiapan khusus dalam menghadapi persidangan tersebut.
“Hanya berdoa semoga diberi kesehatan, dan dapat menyampaikan kesaksian, menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai fakta yang kami alami dengan sejujur jujurnya dan sebenar-sebenarnya,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada Hukumonline.
Sebagaimana diberitakan, dalam nota keberatan yang disusun Tony menyebut sejumlah kekeliruan formil dan materiil sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Seperti terdapat kekeliruan umur dan ketidakkonsistenan alamat dan penulisan nama dalam surat tersebut. Selain itu, JPU juga tidak mencantumkan profesi Tony selaku advokat.
Kemudian, Tony juga menyebut JPU keliru mencantumkan waktu putusan International Centre for Dispute Resolution (ICDR) pada 4 Mei 2019, padahal putusan tersebut dikeluarkan pada 4 Mei 2009. Kemudian, Tony juga mempertanyakan tindak pidana dan pihak mana yang dirugikan olehnya.
Selain itu, jika tindak pidana yang dituduhkan kepadanya adalah laporan Mabes Polri pada 2017 berarti itu juga sudah kadaluarsa. Lalu, JPU dinilai keliru menyampaikan dakwaan kepada advokat yang menjalankan profesinya yang dilindungi UU. Untuk itu, Tony meminta agar majelis hakim membatalkan dakwaan terhadap dirinya.
