“Pemerintah mengusulkan dalam pengaturan normanya menambahkan peran masyarakat. Seperti para filantropis yang membuat dan mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana. Begitu pula peran lembaga keagamaan dan lembaga sosial,” ujar Juliari P. Batubara dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII di Komplek Gedung Parlemen, Senin (7/9/2020). (Baca Juga: Regulasi Penanggulangan Bencana Kurang Komprehensif, DPR Usulkan Undang-Undang Baru)
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpendapat UU 24/2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebencanaan, sehingga perlu aturan baru yang terpadu dan terkoordinasi dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, Komisi VIII DPR menilai perlu merevisi UU 24/2007. Sebagai pengusul, Komisi VIII telah melalui prosedur sesuai UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
“Kita akan memulai pembahasan ini, momentumnya pas sekarang, karena isu pandemi Covid-19 dan UU 24/2007 tidak mampu menjawab itu semua,” ujarnya.
Ketua Komite II, Yoris Yawerai mengatakan Perubahan UU 24/2007 menambahkan sejumlah ketentuan menjadi lebih komprehensif terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana. Namun demikian, RUU Penanggulangan Bencana harus mampu mengakomodir ketentuan lainnya agar dapat memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya soal sinkronisasi data valid dan korban secara faktual serta menghindari konflik dalam menetapkan kebijakan.
Seperti halnya dalam penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian dari aspek kelembagaan, memberikan penguatan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebab, BNPB dapat membentuk satuan kerja di daerah guna mempercepat penanggulangan bencana dan memperpendek birokrasi.
“RUU ini mengatur alokasi anggaran penangggulangan bencana siap pakai yang bersumber dari APBN dan APBD,” ujar senator asal Papua itu.
Sebagaimana diketahui, RUU Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR. Dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020, RUU Penanggulangan Bencana berada di nomor urut 10. DPR beralasan UU 24/2007 tak relevan di tengah kondisi perkembangan kebencanaan. Apalagi dinamika dan tantangan yang ada belum terakomodir dalam penyelenggaraan kebencanaan. Atas dasar itu, diperlukan payung hukum baru yang lebih komprehensif, terencana, dan terpadu dalam penanganan bencana.