“Kami mengusulkan perluasan penjelasan ruang lingkup hukum perdata internasional, termasuk melalui penyempurnaan Pasal 4 ayat (2), agar dapat menjawab kebutuhan praktik hukum di masa depan,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai hubungan antara pilihan hukum, pilihan forum, dan kewenangan mengadili belum diatur secara tegas dalam RUU HPI. Padahal, ketiga konsep tersebut kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Karena itu, Peradi Profesional mengusulkan pengaturannya diperjelas demi menjamin kepastian hukum.
Ia juga menyoroti penerapan asas public order (ketertiban umum) yang dinilai masih terlalu umum dan berpotensi memicu multitafsir. Peradi Profesional mengusulkan agar indikatornya dirumuskan secara lebih objektif dengan mengacu pada Pancasila, UUD 1945, ketentuan hukum yang bersifat memaksa (mandatory rules), hak konstitusional warga negara, dan kepentingan nasional.
Soal belum rinci pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing tak lepas dari sorotannya. RUU HPI menurutnya belum mengatur secara jelas prosedur, persyaratan, jangka waktu pemeriksaan, ruang lingkup penilaian hakim, maupun alasan penolakan terhadap putusan pengadilan asing.
“Ketidakjelasan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan praktik di antara pengadilan dan mengurangi kepastian hukum,” jelasnya.
Peradi Profesional juga menilai pengaturan mengenai kerja sama peradilan internasional dalam RUU HPI masih terlalu normatif. Padahal, praktik hukum lintas negara menuntut mekanisme yang jelas mengenai pertukaran informasi, alat bukti, hingga pemeriksaan saksi di berbagai yurisdiksi. Tanpa pengaturan yang rinci, implementasi kerja sama antar lembaga peradilan berpotensi menghadapi hambatan.
Organisasi advokat itu juga menyoroti belum komprehensifnya harmonisasi RUU HPI dengan sejumlah regulasi nasional. Seperti KUHPerdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
Oleh karenanya sinkronisasi dengan konvensi internasional juga harus tetap berpijak pada sistem hukum nasional, dengan menjadikan Pancasila, UUD 1945, dan kepentingan nasional sebagai rujukan utama.
