Transformasi digital abad ke-21 berdampak besar pada tata kelola pemerintahan, termasuk di Indonesia. Salah satu instrumen utamanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang dalam hukum administrasi klasik dipahami sebagai keputusan sepihak pemerintah yang bersifat konkret, individual, final, dan [H1] [H2] menimbulkan akibat hukum.
Selama ini, unsur ‘tertulis’ dalam KTUN identik dengan dokumen fisik bertanda tangan basah dan stempel resmi, yang menjadi penentu keabsahannya. Namun, perkembangan teknologi mengubah pemahaman tersebut. Kini, berbagai keputusan administratif. Seperti perizinan, dokumen kependudukan, dan sertifikat tanah diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Husban menyatakan objek sengketa di PTUN kini tidak lagi terbatas pada keputusan berbentuk kertas. Seiring perkembangan teknologi, objek sengketa telah mencakup KTUN berbasis elektronik.
KTUN elektronik menurutnya merupakan data elektronik yang memiliki sifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum. Contohnya, sertifikat elektronik, izin berbasis online, hingga notifikasi penetapan otomatis melalui sistem aplikasi.
“Sejak era digital, hampir seluruh institusi pemerintahan tidak lagi mengeluarkan keputusan dalam bentuk kertas. Semua sudah berbasis elektronik, termasuk pemberian izin,” ujarnya dalam Seminar Nasional IBLAM School of Law bertajuk Transformasi Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Era Digitalisasi Pelayanan Publik, Selasa (3/3/2026).
Baca juga:
- Dies Natalis ke-32 Tahun, STIH IBLAM Dorong Transformasi Pendidikan Hukum Melalui Legal Teknologi dan Visi Global
- Prodi Sarjana Ilmu Hukum STIH IBLAM Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT
Menurutnya, sistem perizinan daring kini sudah lazim digunakan, terutama di kalangan pelaku usaha, termasuk sektor pertambangan. Pemohon tidak lagi perlu datang ke kantor kementerian. Sebab seluruh proses dilakukan secara online, termasuk pemberitahuan hasilnya.
