Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang
Berita

Erat, Hubungan Korupsi dan Pencucian Uang

KPK dinilai belum memaksimalkan gunakan pasal pencucian uang.

FAT
Bacaan 2 Menit

Selain itu, penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas dengan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan sebagai bentuk pemiskinan terhadap koruptor. Karena dari pengalaman Yunus, pengejaran aset yang akan disita negara terglong tak sulit. Sejalan dengan itu, dakwaan terhadap pelaku harus dikenakan dakwaan kumulatif.

“Dengan hukuman akumulatif, penggabungan korupsi dengan pencucian uang akan membuat hukuman lebih optimal,” ujar Yunus.

Pendapat Yunus diamini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Di tempat sama, menurut Bambang, penggunaan dua perbuatan dalam satu berkas dakwaan dapat menyebabkan hukuman maksimal bagi si terdakwa. Penerapan dua delik dalam satu berkas ini sejalan dengan keinginan pimpinan KPK jilid III.

“Keinginan semua pihak dan kebutuhan untuk mengintegrasikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin menguat,” ujar Bambang.

Meski begitu, kata Bambang, dalam praktiknya pembuktian identifikasi kekayaan tak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu, KPK berencana akan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak terkait kasus yang tengah disidik. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat alibi dalam konstruksi dakwaan gabungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang.

Problema KPK

Yunus memaklumi jika awalnya ada keraguan dari KPK untuk menyidik sebuah kasus pencucian uang. Hal ini karena dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tak ada satupun klausul yang menyatakan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap kasus pencucian uang.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tak menyebutkan kewenangan KPK menyidik atau menuntut TPPU. “Jadi ada missinglinkdi sini,” kata Yunus.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info