Pelaksanaan euthanasia atau suntik mati di Indonesia terhalang oleh keberadaan Pasal 344 KUHP dan sumpah dokter Indonesia. Perdebatan mengenai euthanasia berlangsung global, dan mulai ada negara yang mengizinkan pasien yang sakit berat mengajukan permohonan izin. Di Indonesia, perhatian terhadap masa depan euthanasia sudah lama muncul meskipun kasusnya jarang terjadi.
Simaklah apa yang ditulis Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto pada 1984 dalam buku mereka ‘Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana’. Mereka antara lain menulis begini: “Untuk masa mendatang, dalam rangka ius constituendum hukum pidana, rumusan Pasal 344 KUHP tersebut, perlu untuk dirumuskan kembali, agar dapat memudahkan bagi penuntut umum dalam hal pembuktiannya”.
Ketika menulis buku itu, Djoko dan Andi Nirwanto kesulitan memberikan contoh euthanasia di Indonesia berhubungan kesulitan bagi dokter untuk menjalankannya. Tetapi bukan berarti tidak ada suntik mati yang dilakukan sepanjang sejarah medis di Indonesia. Mereka menduga mungkin saja euthanasia dilakukan diam-diam. Mungkin saja suatu saat euthanasia itu dilegalkan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika euthanasia ingin dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak dilarang. Pertama, kondisi pasien sudah tidak dapat diharapkan lagi akan kehidupannya menurut ukuran medis, yang dinyatakan oleh dokter yang merawat. Kedua, usaha penyembuhan yang dilakukan selama ini sudah tidak berpotensi lagi membuat pasien sehat. Ketiga, pasien sudah dalam keadaan yang dalam ilmu medis disebut in a persistent vegetative state (mati tidak, hidup pun tidak).
(Baca juga: Euthanasia di Indonesia, Masalah Hukum dari Kisah-Kisah yang Tercatat).
Untuk dapat melegalkan euthanasia, salah satu jalan keluarnya adalah merevisi total Pasal 344 KUHP. Pasal ini berbunyi: ‘Barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan dari orang lain itu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun”. Selanjutnya, Pasal 345 menyebutkan “Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dia untuk melakukannya atau memberi sarana kepadanya untuk itu, maka jika orang lain itu jadi bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun”.
SR Sianturi (1983: 495-496), dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya menjelaskan bahwa Pasal 344 dan 345 KUHP erat kaitannya dengan masalah bunuh diri. Perbedaannya terletak pada kehendak objek. Dalam Pasal 344 KUHP, kehendak mati datang dari objek; sebaliknya dalam Pasal 345 KUHP objeknya mungkin masih ragu atau malah tidak ada keinginan untuk bunuh diri. Dari sisi hukuman, sanksi Pasal 344 jauh lebih berat dibandingkan pasal 345. Perbedaan ini berhubungan dengan filosofi lahirnya Pasal 344 KUHP. Menurut Sianturi, pembentuk undang-undang bertolak dari pemikiran bahwa setiap orang harus menghormati jiwa orang lain. Ini juga sejalan dengan ajaran agama yang percaya bahwa nyawa seseorang adalah kuasa Tuhan. Sedangkan dalam Pasal 345, orang lain hanya sekadar mendorong atau pembantu seseorang melakukan bunuh diri, sehingga hukumannya lebih ringan.
Sungguh-sungguh dan meyakinkan
Sesuai putusan Hoge Raad 8 Februari 1944, inti delik Pasal 344 adalah pembunuhan sebagaimana disebut dalam Pasal 338 KUHP. Namun Sianturi menggarisbawahi frasa ‘permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan’ dalam Pasal 344. Ada lagi yang menyebutnya ‘permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh (ernstig).
Pembuktiannya adalah melalui surat permintaan yang ditulis pasien sebelum meninggal dunia. Jika tidak ada surat? Seringkali hanya dapat dinilai dari keadaan pasien semasa hidupnya. Misalnya ia dalam keadaan sekarat menghadapi maut, putus asa, kemelaratan yang luar biasa, atau selalu dirundung malang. Frasa tersebut, bagi Sianturi, berarti tidak sekadar permintaan saja. Mungkin saja kalimat tertentu diucapkan karena kesal. Jika permintaan itu disampaikan anak di bawah umur, atau orang yang sakit jiwa, maka tidak ada alasan untuk menyebut permintaan itu sungguh-sungguh dan meyakinkan.
Dengan kata lain, ada permintaan yang jelas dinyatakan oleh orang yang dibunuh, dan permintaan itu sungguh-sungguh, bukan main-main, atau dalam keadaan kurang sadar. Andi Hamzah berpendapat (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, 2015: 56), pembuktian delik Pasal 344 KUHP sangat sulit, karena saksi utama, yakni orang yang meminta hidupnya diakhiri sudah meninggal, kecuali ada saksi lain yang mendengar, atau ada bukti surat. Bagaimana kalau orangnya tuna wicara, bagaimana mengungkapkan kesungguhan itu? Menurut Andi Hamzah, perlu pembuktian yang akurat.
Menurut R. Soesilo (1994: 243), jika permintaan untuk menghilangkan nyawa itu tidak disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, pelakunya akan dikenakan tuduhan pembunuhan biasa.
Sanksi
Pasal 344 KUHP mengancam siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut maksimal 12 tahun penjara. Pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana disebut dalam Pasal 338 KUHP, adalah 15 tahun penjara. Cuma, unsur permintaan sendiri yang sungguh-sungguh itu berfungsi sebagai pengurang hukuman.
(Baca juga: Euthanasia, Garis Finish yang Dipilih Marieke Vervoort).
Wirjono Prodjodikoro, dalam Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (1986: 75), menguraikan bahwa bunuh diri sendiri sebenarnya tidak dilarang oleh KUHP. Tetapi tidak diperbolehkan orang lain membunuh orang atas permintaan orang tersebut. Jika permintaanya dari orang tersebut, maka hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun. Prof. Wirjono berpendapat ancaman maksimum 12 tahun itu sebenarnya masih agak berat jika diingat bahwa bunuh diri sendiri itu tidak dilarang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 350 dan Pasal 357 KUHP, jika orang dihukum karena membunuh biasa, membunuh berencana, atau karena melakukan kejahatan Pasal 344, 347, 348, 353 dan 355 KUHP, dapat dijatuhkan pencabutan hak menduduki jabatan tertentu, hak pilih, hak memasuki militer, dan hak menjadi penasehat atau wali.
Hambatan bukan saja datang dari KUHP, tetapi juga Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Pasal 5 Kodeki menyebutkan tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis mauapun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien.Pasal 45 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga mewanti-wanti dokter agar memperhatikan pentingnya persetujuan pasien ketika melakukan tindakan. Setiap tindakan kedokteran terhadap pasien harus mendapat persetujuan dari pasien setelah pesien diberikan penjelasan lengkap dari dokter. Penjelasan dokter setidaknya memuat informasi tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
