Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) biasanya menjerat tersangka korupsi hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan Pasal 12 huruf a atau b, serta Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal-pasal tersebut umumnya mengatur mengenai suap dan gratifikasi kepada penyelenggara negara.
Namun, dalam kasus Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) yang bermula dari OTT, KPK melakukan langkah tidak biasa dengan menyisipkan Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Pasal ini sangat jarang diterapkan dalam perkara yang bermula dari tangkap tangan.
“Konstruksi perkara dan pengenaan Pasal 12 huruf i dalam peristiwa tertangkap tangan di Pekalongan ini adalah yang pertama di KPK. Hal ini menunjukkan modus korupsi terus bermetamorfosis menjadi semakin kompleks,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (5/3).
Baca Juga:
- KPK Singgung Asas Presumptio Iures de Iure dalam Kasus Korupsi Bupati Pekalongan
- KPK Tangkap Bupati Pekalongan Terkait Pengadaan Outsourcing
Budi menambahkan bahwa dukungan lembaga seperti PPATK menjadi krusial dalam menyediakan data transaksi keuangan untuk membuka "ruang gelap" praktik rasuah yang melibatkan korporasi milik keluarga pejabat ini.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengakui bahwa OTT biasanya identik dengan suap-menyuap atau pemerasan. Namun, dalam kasus ini, alat bukti yang ditemukan saat operasi, seperti gawai (handphone), laptop, dan dokumen kontrak, langsung mengarah pada keterlibatan aktif Bupati dalam pengadaan barang dan jasa.
Asep menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf i adalah delik formil. Artinya, penyidik cukup membuktikan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur delik tanpa harus menunggu adanya akibat (kerugian negara) dari perbuatan tersebut.
