Fahd Ungkap Modus ‘Permainan’ DPID
Berita

Fahd Ungkap Modus ‘Permainan’ DPID

Seseorang mengaku Kadis PU Pemkab Pidie Jaya menyebut keterlibatan Tamsil Linrung.

FAT
Bacaan 2 Menit
Sidangan tindak pidana korupsi terdakwa Fahd El Fouz (kiri) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Sgp
Sidangan tindak pidana korupsi terdakwa Fahd El Fouz (kiri) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Sgp

Persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq terus bergulir. Kali ini sidang mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya, Fahd mengungkapkan asal mula perkara ini terjadi. “Saya tahu ada anggaran DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) dari Haris Andi Surahman,” katanya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/11).

Menurut Fahd, Haris sengaja memberiinformasi ini karena Fahd dikenal sebagai pihakyang sering berhubungan dengan kepala daerah. Fahd kerap memasok artis-artis ke daerah untuk kepentingan Partai Golkar mengikuti pemilukada.

Fahd menjelaskan, untuk memperoleh persetujuan DPID disyaratkanada penyerahan fee ke anggota DPR sebanyak lima persen dari tiap anggaran yang turun. Menurutnya, saat itu Haris menyarankan agar Fahd mencarikan dana dari daerah untuk fee dan dilebihkan agar untungnya bisa dibagi dua.

Atas inisiatif Haris tersebut, Fahd pun menghubungi sejumlah orang daerah yang dikenalnya. Mereka adalah pengusaha yang bernama Zamzami yang diketahui sebagai Ketua Harian Partai Golkar Provinsi Aceh. Lalu ada Ketua Golkar lainnya yang rata-rata juga menjabat kepala daerah, seperti Bupati Bener Meriah,Tagore Abu Bakar.

Dari Zamzami, Fahd memperoleh dana sebesar Rp7 miliar untuk mengurusi anggaran DPID Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan dana dari Tagore diperoleh sebesar Rp4 miliar, melalui seorang pejabat di Pemkab Bener Meriah bernama Armayda. Dana sebesar Rp4 miliar ini sebagai pelicin kepengurusan DPID Kabupaten Bener Meriah.

Awalnya, lanjut Fahd, anggota DPR yang mengurusi dana itu adalah Irgan Chairul Mahfiz dari PPP. Namun, tak lama setelah itu, Haris mengatakan bahwa anggota dewan yang bersedia mengurusi berubah menjadi Wa Ode Nurhayati. “Katanya Haris lebih canggih lagi,” ujar Fahd di persidangan.

Karena, anggaran DPID yang bisa diperoleh tiap daerah paling tinggi Rp40 miliar, Fahd dan Haris bersepakat akan memberikan uang ke Wa Ode sebesar Rp6 miliar. Setelah itu, Fahd pun mentransfer uang ke rekening Haris sebesar Rp6,5 miliar. Dengan rincian Rp6 miliar untuk Wa Ode, dan Rp500 juta untuk upah Haris. Saat tarik tunai dan memasukkan uang ke rekening Haris, Fahd mengaku pernah bertemu Wa Ode di kantor Bank Mandiri cabang DPR.

Setelah seluruh uang ditransfer ke rekening Haris, Fahd menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Kadis PU Pidie Jaya. Menurutnya, orang tersebut marah-marah ke dirinya karena merasa ditipu lantaran yang mengurus anggaran DPID untuk Pidie Jaya adalah bukan Fahd atau Haris, melainkan Tamsil Linrung.

“Orang itu telepon saya karena tahu uang itu dikoordinir Zamzami,” ujar Fahd.

Setelah didamprat seseorang yang mengaku Kadis PU Pidie Jaya, Fahd dan Haris meminta Wa Ode untuk mengembalikan uang. Meski pengembalian sudah dilakukan secara bertahap, namun jumlah yang dikembalikan Wa Ode masih kurang.

“Yang dikembalikan Wa Ode Rp4,99 miliar, melalui transfer ke rekening saya. Kurangnya Rp1,01 miliar. Haris saya kejar terus, lalu dia meminta dilindungi LPSK. Karena uang saya masih ada di Haris (Rp500 juta),” ujar Fahd.

Ia mengaku menyesal atas seluruh kejadian ini. Dengan lirih, Fahd mengatakan bertaubat. Hal itu diutarakan dirinya kala ditanya oleh Hakim Anggota Pangeran Napitupulu. “Lebih baik kamu usaha-usaha, bisnis, ngapain masuk politik begitu. Kesalahanmu itu jangan diulangi lagi ya,” kata Pangeran.

Karier Politik
Fahd menjelaskan siapa sosok Haris. Sepengetahuan dirinya, Haris merupakan orang yang memiliki kedekatan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan Haris merupakan salah satu staf ahli Anggota DPR dari Partai Golkar, Halim Kalla, yang merupakan adik kandung dari Jusuf Kalla.

Fahd menuturkan kekesalannya ke Haris. Terlebih saat Haris melaporkan perkara ini ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurutnya, jika perkara ini dilaporkan ke Banggar, kemungkinan uang yang belum dikembalikan Wa Ode akan sulit ditagih. Pelaporan Haris ke Banggar terjadi setelah Haris menunjukkan kepada Fahd mengenai tulisan di Majalah Tempo yang menuliskan kasus ini. Ia menduga, pelaporan Haris ke Banggar ada nuansa politis di dalamnya.

“Apakah Haris ditunggangi apa tidak, saya nggak tahu. Yang pasti, selang beberapa hari dari dia menunjukkan majalah Tempo, dia (Haris) lapor ke Banggar. Mungkin (berkaitan, red) karier politik,” tebak Fahd.

Majelis hakim yang dipimpin Suhartoyo menunda sidang. sidang berikutnya mengagendakan pembacaan tuntutan dari tim penuntut umum KPKakan digelar dua pekan lagi, yakni Kamis (22/11).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info