Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi transfer data lintas batas dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak mengesampingkan rezim pelindungan data pribadi nasional sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan data yang dimaksud dalam ART adalah data yang diperlukan untuk kepentingan bisnis, terutama dalam sistem aplikasi. Seperti e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya. Karena itu, implementasi transfer data lintas batas tetap berada dalam kerangka hukum domestik.
“Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Tidak ada penyerahan kedaulatan data,” ujar Haryo dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Baca juga:
- Kesepakatan Tarif Indonesia-AS: dari Minyak Sawit hingga Transfer Data Lintas Batas
- Heboh Bocoran Perjanjian Dagang RI-AS: Dari Bebas Label Halal Kosmetik Hingga Bantahan Pemerintah
Dia menyebut, pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. Menurut pemerintah, kepastian aturan transfer data lintas batas justru diperlukan untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Infrastruktur ini disebut krusial bagi industri layanan digital dan sejenisnya.
“Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik investasi pusat data, cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” kata Haryo.
Dalam dokumen ART sendiri, pengaturan mengenai transfer data lintas batas terletak pada Article 3.2 ART. Ketentuan tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk mengizinkan transfer informasi melalui sarana elektronik, termasuk data pribadi, sepanjang aktivitas tersebut dilakukan untuk kepentingan bisnis antara pihak.
Pada tingkat nasional, Pasal 56 UU PDP mengatur hierarki yang wajib dipenuhi Pengendali Data Pribadi sebelum mentransfer data ke luar wilayah hukum Indonesia, dengan memastikan negara tujuan memiliki pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari standar Indonesia (prinsip adequacy).
Jika syarat kesetaraan terpenuhi, transfer dapat dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip pelindungan data. Apabila negara tujuan tidak memenuhi standar kesetaraan, pengendali wajib menyediakan pelindungan data yang memadai dan bersifat mengikat. Bentuknya dapat berupa kontrak atau instrumen hukum lain yang menjamin standar pelindungan minimal setara dengan UU PDP.
Selain itu, UU PDP juga mewajibkan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA) apabila pemrosesan, termasuk transfer lintas negara yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi subjek data. Kewajiban ini terutama relevan dalam pemrosesan data pribadi spesifik atau dalam skala besar.
Sementara itu, menanggapi adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan bahwa perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati.
“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena yang diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan,” tutupnya.
