Fenomena Resign di Bawah Tekanan
OPINI

Fenomena Resign di Bawah Tekanan

Idealnya, hubungan kerja yang terjalin antara pekerja/buruh dan pengusaha berjalan harmonis dan lancar. Kalaupun di tengah perjalanan mengharuskan hubungan kerja itu berakhir maka tidak sepantasnya pengusaha memaksa atau menekan pekerja/buruh untuk mengajukan resign.

•Bacaan 3 Menit

Badai PHK yang terjadi hingga saat ini masih belum mereda. Angka PHK oleh pengusaha atau perusahaan yang terjadi semakin hari semakin bertambah. Jenis PHK yang luput dari perhatian adalah PHK yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan seorang pekerja/buruh mengajukan resign? Dewasa ini marak terjadi pekerja/buruh yang menjadi korban resign di bawah tekanan. Apa itu resign? Resign adalah penyebutan istilah lain dari mengundurkan diri atau berhenti dari pekerjaan.

Hukumonline
Hukumonline

Dalam bidang hukum ketenagakerjaan sendiri resign termasuk ke dalam salah satu jenis pemutusan hubungan kerja (PHK) yakni PHK sepihak. PHK berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Biasanya ada banyak sekali faktor yang melatarbelakangi pekerja/buruh mengajukan resign, seperti merasa beban kerja yang terlalu berat, karier yang tidak menjanjikan, ada niatan untuk fokus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga karena alasan sudah menikah dan ingin fokus mengasuh dan mendidik anak (dalam hal ini biasa terjadi pada pekerja/buruh perempuan).

Pekerja/buruh yang mengajukan resign atau mengundurkan diri atas kemauan pekerja/buruh sendiri merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengaturan resign sendiri diakomodir dalam UU Ketenagakerjaan, namun diubah pengaturannya secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Pekerja/buruh yang ingin mengajukan resign harus memenuhi persyaratan seperti mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mencari pengganti baru dan/atau melakukan transfer of knowledge bagi karyawan baru (pengganti), tidak terikat dalam ikatan dinas, dan tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini justru resign dilakukan oleh pekerja/buruh sebenarnya tidak didasarkan atas kemauan secara pribadi dari si pekerja/buruh, namun resign dilakukan karena tekanan dan paksaan dari pihak pengusaha/perusahaan. Berbagai kesalahan yang dilakukan pekerja/buruh dijadikan sebagai boomerang demi memuluskan jalan pengusaha/perusahaan untuk menekan pekerja/buruh agar bersedia mengajukan resign. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu, pekerja/buruh didampingi orang kepercayaan pengusaha/perusahaan dalam rangka didikte kalimat yang harus dituangkan oleh pekerja/buruh dalam surat resign yang ditulisnya. Pertanyaan selanjutnya mengapa hal demikian dilakukan oleh pengusaha/perusahaan? Bukankah sudah disediakan mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha/perusahaan terhadap pekerja/buruh yang bekerja pada mereka. Mengapa mekanisme ini tidak digunakan saja? Bukankah pada akhirnya juga hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/perusahaan akan sama-sama berakhir juga?

Ternyata hak-hak yang nantinya diterima oleh pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha sangat berbeda dengan pekerja/buruh yang mengajukan resign. Hak-hak yang diterima oleh pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pengusaha yaitu berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak pekerja/buruh yang seharusnya diterima. Sedangkan apabila pekerja/buruh mengajukan resign, maka ia mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Meskipun demikian, tindakan memaksa pekerja/buruh untuk mengajukan resign adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya alasan resign hanya dapat dilakukan atas kemauan pekerja/buruh sendiri dan bukan karena paksaan. Sayangnya karena posisi pekerja/buruh yang sejak awal sudah berada di bawah pengusaha ditambah lagi karena pekerja/buruh tersudutkan bahkan diancam, maka mau tidak mau, suka tidak suka pekerja/buruh dengan secara terpaksa menuruti kemauan pengusaha. Fatalnya, secara hukum dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka dianggap sah.

Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pekerja/buruh apabila menghadapi kondisi demikian? Pertama, upayakan penyelesaian dilakukan antar kedua pihak terlebih dahulu (dikenal dengan istilah bipartit). Mengapa? Karena meskipun sudah jelas terdapat paksaan, masih tetap harus diselesaikan pada tahap bipartit ini. Namun, apabila upaya ini gagal maka dapat dilanjutkan ke upaya penyelesaian tripartit dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak secara netral.  

mengundurkan diriketenagakerjaan
Mustika Prabaningrum Kusumawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info