Industri pinjaman online (pinjol) di Indonesia bukan lagi fenomena pinggiran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga beberapa tahun terakhir, total penyaluran pinjaman melalui fintech lending telah menembus ratusan triliun rupiah. Jumlah rekening penerima pinjaman online mencapai puluhan juta, dengan mayoritas berasal dari kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan konvensional.

Di tengah ledakan ini, muncul satu segmen yang tumbuh dengan cepat: fintech syariah. Dengan membawa label “bebas riba” dan “sesuai prinsip Islam”, platform ini menawarkan alternatif yang secara moral lebih dapat diterima. Di tengah ledakan pinjaman online, label “syariah” kian populer. Namun, apakah ia benar mencerminkan prinsip akad Islam, atau sekadar kosmetik hukum untuk menutupi praktik yang serupa dengan riba?
Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya pernah menyoroti dugaan praktik kartel dalam industri pinjol terkait penetapan bunga dan biaya. Bahkan, 97 daftar pinjol yang terdata oleh KPPU yang diduga melakukan praktik kartel seperempat diantaranya adalah pinjol yang menggunakan identitas syariah. Jika praktik kolektif semacam ini terjadi di sektor konvensional, tidak tertutup kemungkinan pola serupa juga merembes ke sektor yang berlabel syariah. Di titik ini label syariah tidak lagi cukup, karena yang dipertaruhkan adalah integritas terhadap komitmen kepatuhan syariah (sharia compliance).
Ledakan Fintech dan Lahirnya “Pinjol syariah”
Financial technology (fintech) hadir sebagai solusi atas keterbatasan akses keuangan formal, dengan proses cepat, tanpa agunan, dan berbasis digital. Fintech syariah kemudian menawarkan diferensiasi melalui akad tanpa bunga dan prinsip keadilan. Namun dalam praktik, banyak model bisnis tetap berorientasi pada keuntungan berbasis waktu—sesuatu yang justru dihindari dalam sistem syariah.
Pertumbuhan ini berkaitan erat dengan karakteristik pasar Indonesia yang didominasi kelompok unbanked dan underbanked. Kebutuhan dana mendesak, rendahnya literasi keuangan, dan kemudahan akses digital menciptakan ketergantungan tinggi terhadap pinjaman daring. Dalam kondisi ini, posisi tawar konsumen lemah, sementara penyedia memiliki ruang luas merancang skema biaya yang kompleks dan kerap tidak transparan.
Di sisi lain, ekspansi fintech syariah didorong oleh besarnya pasar Muslim. Label “syariah” menjadi strategi diferensiasi yang efektif, dengan memanfaatkan kepercayaan religius sebagai modal simbolik, bahkan ketika detail transaksi tidak sepenuhnya dipahami pengguna.
Masalahnya, pertumbuhan pesat ini tidak selalu diiringi tata kelola yang kuat. Sejumlah pelaku mengadopsi model konvensional dengan penyesuaian istilah semata. Akad digunakan secara formal, tetapi tidak mencerminkan substansi transaksi—bahkan sering tanpa underlying transaction yang jelas. Ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah yang berubah hanya label (dari konvesional ke syariah), sementara praktiknya tetap sama?
















