Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai hampir seluruh alat kelengkapan DPR. Selain Komisi III yang dipimpin oleh anggota KMP, komisi-komisi lain yang terkenal "basah" juga ditempati anggota KMP. Salah satunya adalah Komisi VII DPR atau dikenal dengan Komisi Energi. Komisi ini dipimpin oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra.
"Ketua Komisi VII adalah Kardaya Warnika, beliau dari Fraksi Partai Gerindra," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (29/10).
Satya sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Dua Wakil Ketua Komisi VII lainnya adalah Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat dan Tamsil Linrung dari Fraksi PKS. Penetapan dilakukan secara aklamasi lantaran hanya satu paket pimpinan yang muncul.
Usai rapat yang digelar tertutup itu, Satya mengungkapkan bahwa penetapan dilakukan dengan dihadiri 27 anggota Komisi VII. Meski dihadiri 27 anggota dewan dari 50 anggota komisi, menurutnya, dari sisi aturan tak ada yang dilanggar. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 251 Tata Tertib DPR disebutkan jika tidak tercapai kuorum fraksi, bisa melalui kuorum anggota seusai rapat ditunda.
"Setelah menunda rapat 30 menit, lantas dibuka lagi dan dilihat kuorum anggota terpenuhi. Sehingga bisa ambil keputusan. Jadi tidak ada pasal yang terlanggar," kata Satya.
Komisi VII sendiri membidangi energi sumber daya mineral (ESDM), riset dan teknologi serta lingkungan. Menurut Satya, penetapan mitra kerja tersebut harus melalui rapat paripurna. Baru setelah itu bisa dilakukan rapat kerja dengan memanggil menteri-menteri mitra kerja. "Belum bisa raker sebelum mitra diputuskan di paripurna," katanya.
Di samping itu, Komisi VI juga dipimpin oleh anggota KMP, yaitu Fraksi PAN. Melalui rapat, diperoleh hasil bahwa Ketua Komisi VI DPR adalah Achmad Hafisz Tohir yang merupakan adik kandung dari mantan calon Wakil Presiden yang diusung KMP, Hatta Rajasa.
Sedangkan untuk komposisi Wakil Ketua Komisi VI ditempati oleh Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra, Dodi Reza Alex Noerdin dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan anak kandung dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI yang lain adalah Azam Azman Natawijana dari Fraksi Partai Gerindra.
Penetapan pimpinan Komisi VI DPR ini dihadiri oleh 28 anggota dari total 51 anggota dewan. Anggota yang hadir tersebut terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksis Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PKS. Sedangkan sisanya, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Partai Hanura tidak hadir.
Ditunda
Dalam penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan kali ini, ada yang ditunda. Misalnya, penetapan pimpinan Komisi XI atau dikenal Komisi Keuangan dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, penundaan pimpinan Komisi 11 karena alasan teknis saja.
"Untuk Komisi XI ada hal teknis yang perlu dikoordinasikan. Tapi tidak berkaitan politik," kata Taufik.
Menurut Taufik, alasan teknis tersebut lantaran ada beberapa fraksi yang belum siap dengan berencana mengubah susunan anggota komisi. Penetapan pimpinan Komisi XI akan dilakukan esok hari, Kamis (30/10). Sama halnya dengan Komisi XI, penetapan pimpinan Baleg juga ditunda esok hari pukul 13.00 WIB.
Sedangkan untuk penetapan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), baru akan dilakukan setelah seluruh pimpinan dan keanggotaan komisi terbentuk. Alasannya, kata Taufik, keanggotaan Banggar merupakan representasi dari perwakilan fraksi-fraksi dan komisi.
"Dan ini menunggu setelah seluruh alat kelengkapan dewan terbentuk," pungkasnya.
"Ketua Komisi VII adalah Kardaya Warnika, beliau dari Fraksi Partai Gerindra," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha di Komplek Parlemen di Jakarta, Rabu (29/10).
Satya sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi VII. Dua Wakil Ketua Komisi VII lainnya adalah Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat dan Tamsil Linrung dari Fraksi PKS. Penetapan dilakukan secara aklamasi lantaran hanya satu paket pimpinan yang muncul.
Usai rapat yang digelar tertutup itu, Satya mengungkapkan bahwa penetapan dilakukan dengan dihadiri 27 anggota Komisi VII. Meski dihadiri 27 anggota dewan dari 50 anggota komisi, menurutnya, dari sisi aturan tak ada yang dilanggar. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 251 Tata Tertib DPR disebutkan jika tidak tercapai kuorum fraksi, bisa melalui kuorum anggota seusai rapat ditunda.
"Setelah menunda rapat 30 menit, lantas dibuka lagi dan dilihat kuorum anggota terpenuhi. Sehingga bisa ambil keputusan. Jadi tidak ada pasal yang terlanggar," kata Satya.
Komisi VII sendiri membidangi energi sumber daya mineral (ESDM), riset dan teknologi serta lingkungan. Menurut Satya, penetapan mitra kerja tersebut harus melalui rapat paripurna. Baru setelah itu bisa dilakukan rapat kerja dengan memanggil menteri-menteri mitra kerja. "Belum bisa raker sebelum mitra diputuskan di paripurna," katanya.
Di samping itu, Komisi VI juga dipimpin oleh anggota KMP, yaitu Fraksi PAN. Melalui rapat, diperoleh hasil bahwa Ketua Komisi VI DPR adalah Achmad Hafisz Tohir yang merupakan adik kandung dari mantan calon Wakil Presiden yang diusung KMP, Hatta Rajasa.
Sedangkan untuk komposisi Wakil Ketua Komisi VI ditempati oleh Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra, Dodi Reza Alex Noerdin dari Fraksi Partai Golkar yang merupakan anak kandung dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI yang lain adalah Azam Azman Natawijana dari Fraksi Partai Gerindra.
Penetapan pimpinan Komisi VI DPR ini dihadiri oleh 28 anggota dari total 51 anggota dewan. Anggota yang hadir tersebut terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Fraksis Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PKS. Sedangkan sisanya, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Fraksi Partai Hanura tidak hadir.
Ditunda
Dalam penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan kali ini, ada yang ditunda. Misalnya, penetapan pimpinan Komisi XI atau dikenal Komisi Keuangan dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, penundaan pimpinan Komisi 11 karena alasan teknis saja.
"Untuk Komisi XI ada hal teknis yang perlu dikoordinasikan. Tapi tidak berkaitan politik," kata Taufik.
Menurut Taufik, alasan teknis tersebut lantaran ada beberapa fraksi yang belum siap dengan berencana mengubah susunan anggota komisi. Penetapan pimpinan Komisi XI akan dilakukan esok hari, Kamis (30/10). Sama halnya dengan Komisi XI, penetapan pimpinan Baleg juga ditunda esok hari pukul 13.00 WIB.
Sedangkan untuk penetapan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), baru akan dilakukan setelah seluruh pimpinan dan keanggotaan komisi terbentuk. Alasannya, kata Taufik, keanggotaan Banggar merupakan representasi dari perwakilan fraksi-fraksi dan komisi.
"Dan ini menunggu setelah seluruh alat kelengkapan dewan terbentuk," pungkasnya.