Fraksi Partai Golkar Sambut Baik Putusan PTUN
Berita

Fraksi Partai Golkar Sambut Baik Putusan PTUN

Putusan tersebut bisa menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk mencopot Yasonna H Laoly dari jabatannya sebagai Menkumham.

Hukumonline News
Hukumonline News
FAT
Bacaan 2 Menit
Pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Foto: FAT
Pimpinan Fraksi Golkar di DPR. Foto: FAT
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie. Dalam sidang yang digelar Senin (18/5), majelis hakim membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (hasil Munas Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum).

Putusan tersebut disambut baik oleh Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR. Ketua FPG Ade Komarudin mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah berani dari majelis hakim yang menangani perkara itu. “Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada para hakim yang berani ambil keputusan,” kata Ade di Komplek Parlemen di Jakarta.

Ia berharap pihak tergugat tidak melanjutkan persoalan ini ke tahap berikutnya atau banding. Menurut Ade, hal ini dilakukan untuk kepentingan Partai Golkar dan kepentingan negara secara keseluruhan, yakni berkaitan dengan kepesertaan Partai Golkar dalam ajang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak.

“Kami himbau jangan lanjutkan ke tahap berikut, untuk kepentingan yang lebih besar, jangan sampai Golkar tidak ikut Pilkada, kalau ke tahap selanjutnya (banding, red) akan mengganggu (kepesertaan Pilkada),” kata Ade.

Menurutnya, jika Partai Golkar dan PPP yang juga tengah bersengketa tidak ikut pelaksanaan Pilkada, maka dikhawatirkan dapat terjadi konflik horizontal di Indonesia. Ia berharap, para tergugat bisa legowo terhadap putusan PTUN tersebut agar konflik tidak terjadi.

“Jangan kan ada masalah, tidak ada masalah saja karena terjadi kompetisi secara langsung, ada gedung KPU dibakar, ada gedung Pemda dibakar lantaran tidak siap kalah,” katanya.

Jumlah calon kepala daerah dari Partai Golkar yang akan ikut Pilkada sebanyak 286 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen adalah incumbent. Menurut Ade, dengan banyaknya calon kepala daerah tersebut maka kepesertaan Partai Golkar dalam Pilkada sangat penting.

“Saya kehendaki kepada Laoly (Yasonna H Laoly) untuk agar demi kesatuan dan persatuan nasional tidak lanjutkan ke tahap berikut (banding),” tutur Ade.

Jadi Alasan Presiden
Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan, keputusan PTUN tersebut bisa menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo untuk mencopot Yasonna H Laoly dari jabatan Menkumham. Apalagi, Menteri Yasonna telah membuat keputusan yang melanggar UU.

“Presiden punya alasan hukum untuk berhentikan secara tidak hormat menterinya. Di UU Admnisitrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) ada, bukan reshuffle sebagai alasan politik,” kata Irman.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meminta agar Presiden Jokowi mempertimbangkan putusan PTUN ini sebagai dasar dalam mengevaluasi Menkumham Yasonna. Hal ini dilakukan agar kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi bisa berjalan dengan lancar ke depannya.

“Ini SK Menkumham kedua kali dibatalkan oleh pengadilan. Kami minta Presiden untuk menjadi dasar pertimbangan dalam lakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya. Jangan sampai gara-gara Laoly, Kabinet Kerja jadi kabinet heboh,” tutup Anggota Komisi III DPR ini.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info