Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie. Dalam sidang yang digelar Senin (18/5), majelis hakim membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (hasil Munas Ancol yang menghasilkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum).
“Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan mewajibkan kepada penggugat untuk mencabut SK tersebut,” ujar Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bhakti.
Selain itu, tergugat yang dalam hal ini adalah Menkumham RI dan tergugat II intervensi yakni Golkar kubu Agung Laksono dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 348.000 rupiah.
Permohonan penggugat yang ditolak oleh majelis hakim yaitu agar tergugat menerbitkan SK yang mengabulkan permohonan penggugat pada 8 Desember 2014 – yang diajukan melalui surat tertanggal 5 Desember 2014 – perihal pendaftaran pergantian kepengurusan DPP Golkar masa bakti 2014-2019 (hasil Munas Bali).
Hakim mengatakan dalam situasi adanya perselisihan di internal tubuh Partai Golkar, maka sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan harus menunggu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung, pengadilan harus menolak gugatan penggugat tersebut.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, untuk keperluan agenda politik, majelis hakim yang terdiri dari Teguh, Subur MS, dan Tri Cahya Indra Permana memutuskan agar Golkar kembali mengacu pada SK Menkumham No. M.HH-21.AH.11.01 Tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golkar masa bakti Golkar 2009-2015 (hasil Munas Riau) yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.
















