Hal serupa juga dikatakan oleh Rama Pratama. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat kasus yang menimpa AHD. Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diluruskan atas pernyataan dari AHD. Pertama, pernyataan AHD yang menyatakan semua fraksi terlibat dalam pembahasan stimulus anggaran tersebut memang terjadi. Tapi, hanya sebatas pembahasan bukan persetujuan katanya.
Karena pembahasan dan persetujuan ini merupakan hal yang berbeda satu sama lain. Dan mekanisme yang dilakukan oleh Panggar membahas stimulus saat itu, menurut Rama, adalah suatu hal yang wajar. Harus dibedakan antara pembahasan dan persetujuan anggaran stimulus di DPR, yang diajukan oleh pemerintah proposalnya, yang harus disetujui oleh DPR, dan ini merupakan mekanisme formal di DPR yang dibahas oleh semua fraksi dan AHD mengutip soal itu, ujarnya.
Bantahan serupa juga dilontarkan Rama mengenai keikutsertaan dirinya dalam pertemuan di Ritz Carlton. Menurut Rama, dirinya tidak tahu menahu ada pertemuan seperti itu. Makanya, Rama membantah keras pernyataan AHD yang menyebut dirinya hadir dalam pertemuan pada tanggal 19 Februari lalu. Mengenai penyebutan berkali-kali terhadap partainya, Rama menyerahkan PKS sepenuhnya. Kalau seperti ini urusannya bukan sama saya lagi, saya menyerahkan kepada perwakilan partai di DPR, katanya.
27 Item
Sementara itu, Rabu (18/3), tim penyidik KPK menyambangi Gedung DPR untuk melakukan penggeledahan. Selama kurang lebih lima jam penyidik KPK menggeledah ruangan AHD. Berdasarkan catatan hukumonline, ini bukan kali pertama penggeledahan ruangan anggota DPR dilakukan KPK. Sebelumnya tercatat, Al Amin Nur Nasution dan Bulyan Royan juga pernah digeledah ruangannya oleh KPK terkait korupsi yang mereka lakukan.
Seusai penggeledahan, Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro yang ikut menyaksikan penggeledahan, memberikan keterangannya. Menurut Irsyad, dalam penggeledahan ini, terungkap ada 27 jenis barang, diantaranya berupa surat, dokumen, tujuh buah compact disk (CD). Sebagian dari CD tersebut di-download dari komputer AHD, katanya. Dari pantauan di lapangan, terlihat penyidik KPK yang berjumlah 10 orang tersebut keluar dari ruangan AHD dengan membawa satu buah koper besar berwarna hitam, satu buah koper kecil berwarna kuning, dan tiga buah kotak kardus.
Irsyad menegaskan bahwa BK mendukung penuh penggeledahan ini sebagai bagian dari mekanisme yang harus dilaksanakan KPK. BK hanya menyaksikan dan mendukung apa yang dilakukan KPK, agar tugas KPK tidak ada hambatan psikologis. Irsyad juga menegaskan hanya ruangan AHD yang digeledah KPK, dan tidak ada ruangan lainnya lagi. Hanya ruangan nomor 1905 saja, ruangan komisi tidak akan digeledah karena bukan merupakan sasaran penyidikan, pungkasnya.
Sebelumnya, dalam pemeriksaan di KPK, Abdul Hadi Djamal (AHD) menyatakan Rama Pratama salah satu anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi PKS terlibat dalam kasusnya. Menurut AHD, Rama ikut terlibat dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton untuk membahas anggaran dana stimulus Rp10,5 trilyun pada 19 Februari lalu.
Pernyataan AHD langsung dibantah oleh Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz, Fraksi PKS akan melakukan langkah-langkah hukum jika dalam waktu dekat AHD tidak segera meminta maaf atas pernyataannya. Langkah hukum tersebut berupa somasi jika selama 2x24 jam AHD tidak segera meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Kalau tidak segera dilakukan, kami akan melaporkan ke Mabes Polri dengan tindakan pencemaran nama baik, katanya.
Mahfudz mengaku pertama kali mengetahui pernyataan AHD melalui layar televisi. Setelah wawancara tersebut, PKS menyimpulkan pernyataan yang dilontarkan AHD mengada-ada. Setelah menyaksikan tayangan televisi tersebut, PKS menyimpulkan pernyataan AHD itu manipulatif dan didesain untuk menggiring masyarakat seolah-olah Rama Pratama terlibat dan menerima uang, ujarnya.
Fraksi PKS merasa keberatan karena PKS disebut AHD sampai dua kali. AHD mengatakan semua fraksi ikut menyetujui pembahasan stimulus itu, kalau semua fraksi kenapa PKS yang selalu disebut sampai dua kali olehnya, kata anggota DPR dari Komisi II ini.
