Demikian pandangan Irma Hutabarat, Ketua Tim konsultasi Domestik Pembentukan Komisi Anti Korupsi yang ditemui di Kejaksaan Agung. "Jadi semua pengadilan tergantung hakimnya dan SDM yang mendukungnya, sehingga tidak perlu dibentuk institusi baru seperti pengadilan khusus korupsi," jelas Irma
Menurut Irma, gagasan pembetukkan pengadilan khusus korupsi hanya menyesatkan kepada masyarakat dengan memberitahu kepada seluruh publik bahwa kita akan sungguh-sungguh membasmi KKN. Apalagi dengan membentuk pengadilan khusus korupsi, tapi sementara hakim-hakimnya tetap sama saja korup dan bekerja tidak profesional.
"Seperti halnya pembentukan BPPN yang telah dibentuk dan bekerja selama tiga tahun itu ternyata tidak ada hasilnya," cetus Irma. Lebih lanjut Irma menandaskan bahwa saat ini, kita memerlukan suatu komisi anti korupsi.
Harus dicermati publik
Namun menurut Irma yang juga menjadi Ketua ICE on Indonesia (Institute Civic Education on Indonesia) masih banyak yang harus dibicarakan, baik kepolisian maupun kejaksaan. Saat ini, tim yang dipimpinnya sedang menyusun drafnya untuk diajukan kepada DPR.
Irma menegaskan bahwa pembentukan komisi anti korupsi sendiri perlu dicermati oleh publik. Tujuannya, agar komisi ini jangan seperti komisi-komisi lain yang hanya perwakilan dari LSM, kejaksaan Agung, kepolisian atau akademisi.
Menurut Irma, komisi anti korupsi harus terdiri dari orang-orang yang profesional. Artinya, orang-orang yang mampu melakukan investigasi berupa penyidikan serta mampu menjelaskan hasil kerjanya kepada publik atau public education dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi "Jadi ada elemen pencegahan atau prevention," cetusnya.
Irma mencontohkan, fungsi komiisi anti korupsi ini seperti ICAC di Hong Kong dan CBI di Singapura yang bekerja efektif. "Pembetukan komisi ini harus efektif dan jangan sampai masyarakat kecewa lagi dan hilang kepercayaannya," tegas Irma.