Gagasan Pengadilan Khusus Korupsi Dinilai Menyesatkan
Berita

Gagasan Pengadilan Khusus Korupsi Dinilai Menyesatkan

Jakarta, hukumonline. Gagasan pembentukan pengadilan khusus korupsi sebetulnya bisa menyesatkan masyarakat. Pasalnya, pengadilan hanyalah institusi saja sedang yang menentukan tetaplah hakim. Jadi, yang penting kita mempunyai hakim yang jujur dan memutuskan suatu perkara berdasarkan sense of justice.

Tri/Ari/APr
Bacaan 2 Menit

Tidak berdiri sendiri.

Irma juga menjelaskan bahwa kejahatan korupsi itu terkait dengan perbuatan kriminal lainnya. Apakah itu penipuan, penggelapan, pemalsuan, juga penyelundupan. Bahkan menurut Irma, kejahatan korupsi juga terkait dengan perdagangan narkoba.

Hal inilah yang menurut Irma tidak pernah disebutkan. "Para pelaku tindak pidana korupsi hanya dituduhkan pada kasus korupsinya saja dan keadaan inilah yang sekarang ini terjadi," ujar Irma. Pasalnya, hal ini terbentur oleh hukum positif yang memerlukan barang bukti sedang tindak penyuapan sulit mendapatkan buktinya.

Berkaitan dengan pengungkapan kasus korups,i menurut Irma, sangat terkait dengan sumber daya manusia. Untuk mengungkap kasus korupsi, para aparat penegak hukum dapat melihat dari sisi yang lain. Seperti di Amerika serikat untuk menangkap seorang mafia melalui kejahatan pajak.

Di samping juga menurut Irma, untuk melakukan penanganan pada kasus korupsi perlu biaya yang besar. "Sehingga, sulit kiranya kalau kita ingin memberantas korupsi tidak ada biaya yang mendukungnya," katanya. Alasannya, harus dilakukan penyidikan suatu perkara. Seperti pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, atau penyadapan telepon terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

 

Tags: