Terhadap pembiayaan pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan PT CPI kepada Direktur PT SJ, PT CPI memperhitungkan biaya-biaya itu ke BP Migas dengan mekanisme cost recovery. PT CPI selaku KKKS mendapatkan kembali biaya-biaya dengan FQR ke-1 tahun 2012 sebesar AS$486 ribu.
Berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP tanggal 9 November 2012, pelaksanaan proyek bioremediasi CPI tahun 2006-2012 merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi PT CPI mengakibatkan kerugian negara sebesar AS$9,99 juta.
“Dari jumlah besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Herland sebesar AS$6,9 juta, termasuk di dalamnya pembayaran Kontrak Bridging No.C905616 sebesar AS$221,327 ribu. Jumlah kerugian negara dari biaya cost recovery bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sebesar AS$221,327 ribu,” tutur Surma.
Menanggapi dakwaan penuntut umum, Bachtiar mengaku tidak mengerti mengenai perbuatan apa yang dianggap melawan hukum, merugikan negara, dan menguntungkan orang lain. Pengacara Bachtiar, Maqdir Ismail meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim untuk menyusun nota keberatan atau eksepsi.
Merusak Sistem
Maqdir berpendapat, sebenarnya tidak ada alasan perkara kliennya dilanjutkan ke persidangan. Penuntut umum lagi-lagi menggunakan pendapat Edison Effendi yang tidak sesuai Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Kandungan TPH yang dipersyaratkan dalam Kepmen bukan 7,5-15 persen, melainkan tidak lebih dari 15 persen.
“Faktanya, hasil pengujian oleh Edison Effendi, TPH yang ditemukan paling rendah 1,73 persen. Kalau mengikuti Kepmen LH No.128 Tahun 2003, tanah harus dibioremediasi. Mengenai izin pengolahan limbah, sesuai keterangan dari Deputi KLH dan Kepmen LH, yang wajib memiliki izin adalah penghasil limbah,” katanya.
Meski izin yang dimiliki PT CPI sudah berakhir, Maqdir mengungkapkan, PT CPI sedang memperpanjang izin tersebut. KLH yang telah melakukan kunjungan dan penelitian tidak pernah melarang atau memerintahkan penghentian kegiatan bioremediasi. Bagi KLH yang terpenting memulihkan tanah, sedangkan administrasi bisa mengikuti.
Terlebih lagi, apabila mencermati UU Lingkungan Hidup, menurut Maqdir, yang berwenang menilai bahkan menyidik adalah KLH. “Kalau ada penyidikan bersama, maka penyidikan berada di bawah koordinasi Menteri LH. Seharusnya Kejaksaan terlebih dahulu membicarakan pelanggaran ini dengan Menteri LH,” ujarnya.
Maqdir menganggap penyidikan yang dilakukan Kejaksaan mengabaikan dua lembaga, KLH dan SKK Migas. Kejaksaan telah merusak sistem hukum dengan melakukan intervensi terhadap UU Lingkungan Hidup. “Inilah bentuk egoisme sektoral yang akan membawa kabar buruk bagi penegakan hukum lingkungan,” tandasnya.
