Pada kesempatan yang sama aktivis HAM dan pengacara senior, Todung Mulya Lubis, mengatakan para pihak yang menolak diterapkannya hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam kasus Narkoba, bukan berarti pihak tersebut mendukung peredaran Narkoba. Todung menyebut hal itu dilakukan atas dasar kemanusiaan. Lagipula konstitusi dan konvensi internasional tentang HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup bagi setiap orang tidak dapat tidak dapat dikurangi.
Secara umum Todung menilai hukuman mati tidak memberikan efek jera. Misalnya, dalam kasus terorisme, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Amrozi cs tidak menghentikan aksi terorisme di Indonesia.
Oleh karenanya Todung mengatakan hukuman mati tidak perlu diterapkan untuk semua kasus pidana. Namun, dia sepakat jika pelaku kejahatan berat seperti bandar Narkoba dan lainnya diberi hukuman seberat-beratnya, seperti penjara seumur hidup di penjara yang lokasinya khusus serta tanpa remisi.
“Tujuan peradaban yang baik itu menghapus hukuman mati,” ujar Todung.
Terkait putusan Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati bandar Narkoba, Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara, Todung menyebut hakim punya keyakinan hukum sendiri untuk menentukan putusannya.
Walau begitu Todung mengkritik pemberian grasi terhadap warga Australia yang terjerat kasus Narkoba, Schapelle Leigh Corby. Menurutnya, orang yang tidak divonis hukuman mati tak layak mendapat grasi.
Sementara Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan grasi adalah hak narapidana. Adanya grasi menurut Ifdhal membantu narapidana yang posisinya lemah, misalnya menjadi korban atau memiliki kekurangan kemampuan fisik. Seperti pasangan suami–istri tunaetra yang terpidana kasus Narkoba. Menurut Ifdhal grasi membantu meringankan beban pasangan tersebut. “Mereka terkena peradilan sesat,” tandasnya.
Dari ratusan permohonan grasi yang diajukan narapidana semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ifdhal melihat hanya 19 permohonan yang dikabulkan. Menurutnya pemerintah cukup hati-hati dalam menerbitkan grasi. Namun yang jelas Ifdhal menegaskan grasi untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, ada hukuman berat yang sudah dikenakan, namun hak narapidana untuk hidup, terpenuhi.
Dalam komunitas internasional, penghapusan hukuman mati dinilai sebagai hal yang penting. Misalnya, dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir. Ifdhal mengingat peristiwa itu terjadi di wilayah negara Belanda, maka pemerintah Indonesia perlu izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda untuk mencari informasi dan data yang diperlukan soal kematian Munir. Namun, pemerintah Belanda menyebut tidak akan memberikan data itu karena Indonesia belum menghapus hukuman mati.
