Gugatan atas Keterangan Ahli Salah Kaprah dan Sesat
Terbaru

Gugatan atas Keterangan Ahli Salah Kaprah dan Sesat

Berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana. Keterangan ahli tidak mengikat hakim.

Normand Edwin Elnizar
Bacaan 5 Menit
Saksi Ahli Psikologi UI Dewi Taviana saat memberi keterangan terkait kasus kematian Mirna Wayan Salihin dalam sidang ke-22 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (19/9).
Saksi Ahli Psikologi UI Dewi Taviana saat memberi keterangan terkait kasus kematian Mirna Wayan Salihin dalam sidang ke-22 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (19/9).

Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang. Belakangan ada beberapa akademisi yang memberikan pendapat atau pandangan sebagai ahli digugat ke pengadilan, atau dilaporkan ke polisi. Gugatan atau pelaporan itu diajukan orang yang merasa dirugikan oleh pendapat atau keterangan ahli tersebut. Kasus gugatan pernah menimpa dua ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan seorang ahli pidana dari Universitas Indonesia; sedangkan laporan ke polisi terjadi di Kalimantan Selatan.

Gugatan terhadap ahli yang memberikan pendapat dalam proses hukum melahirkan tanda tanya: bisakah seorang ahli digugat atas dasar perbuatan melawan hukum karena sesuai Pasal 1365 KUH Perdata? Hukumonline berusaha meminta pandangan sejumlah akademisi, advokat, dan merujuk pandangan ahli.

“Ahli tidak dapat dituntut pidana dan digugat perdata karena keterangan ahli yang diberikannya. Jika ahli dapat digugat perdata atau dilaporkan pidana ke polisi maka akan mengganggu sistem peradilan pidana, membuat kegaduhan dalam sistem peradilan, dan mengancam kebebasan berpendapat ahli yang dijamin konstitusi dan UU di bawahnya,” kata Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah. Selanjutnya Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan yang dimaksud dengan Keterangan Ahli adalah ‘keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan’. Topo menjelaskan keahlian khusus itu tidak dibatasi oleh KUHAP, baik keahlian di bidang hukum maupun keahlian di semua bidang. “KUHAP hanya memberi Batasan keahlian khusus itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana,” jelas Topo.

Hal yang menjadi catatan kritis dari Topo ialah status Keterangan Ahli yang tidak mengikat baik bagi penyidik dalam tahapan penyidikan maupun hakim dalam persidangan. Ia menyebut keterangan itu bisa diterima atau ditolak. Keterangan ahli itu juga harus relevan dengan alat-alat bukti lainnya dan barang-barang bukti. Penyidik pun bebas meminta ahli lain memberikan keterangan ahli yang berbeda. “. Jadi tidak benar jika dikatakan seseorang menjadi tersangka disebabkan karena keterangan ahli dari seorang ahli, sebab keterangan ahli tidak bisa menjadi alat bukti tunggal. Masih diperlukan alat bukti lainnya, bahkan yang lebih penting seperti keterangan,” Topo menambahkan.

Ia mengaku heran jika gugatan terhadap keterangan ahli sampai diproses oleh hakim di persidangan perdata. Persoalan keberatan atas penetapan status tersangka harusnya menjadi wilayah gugatan pra-peradilan. Hakim di pengadilan pun telah sangat paham soal kedudukan Keterangan Ahli lewat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 213.K/Sip/1955 (tanggal 10 April 1957). Isinya menyatakan bahwa bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Pasal 138 ayat (1) KUHAP jo Pasal 164 HIR.

Sebagai pakar hukum pidana, Topo menilai ada tiga kekacauan yang akan terjadi bila keterangan ahli dalam KUHAP dapat dituntut pidana dan digugat perdata. Pertama, para ahli akan cenderung menolak untuk memberikan keterangan yang membantu peradilan. Padahal, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sangat diperlukan dalam perkara pidana. Kedua, akan terbentuk cara mengintimidasi para ahli di berbagai peradilan. “Pada gilirannya, keterangan ahli di perkara lain seperti perkara tata usaha negara, perkara di pengadilan agama, atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi bisa digugat perdata atau dilaporkan ke polisi. Jika ini terjadi, tentu akan membuat kegaduhan dunia peradilan di Indonesia,” Topo menjelaskan. Ketiga, memberangus kebebasan memberikan pendapat ahli yang harus diberikan secara bebas dan tanpa ancaman apapun.

Ia menilai seorang ahli yang memberikan keterangan justru harus dihormati, diapresiasi dan dilindungi. “Dia telah membantu para penegak hukum seperti penyidik, jaksa, serta hakim dalam membuat terang suatu perkara berdasarkan keahlian yang dimilikinya,” Topo menegaskan pandangannya. Pihak yang merasa dirugikan atau menganggap keterangan seorang ahli membuatnya ditetapkan menjadi tersangka harus melawan penetapan tersangka itu dengan menggugat pra-peradilan. Cara alternatif ialah mengajukan ahli lainnya dalam persidangan, bukan dengan menggugat perdata keterangan ahli atau melaporkan ke polisi. “Gugatan perdata kepada ahli atas keterangan ahli kepada penyidik atau di depan pengadilan merupakan suatu yang salah kaprah. Tidak sesuai dengan tertib hukum di Indonesia maupun di negara-negara lainnya,” Topo menyimpulkan.

Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Anugerah Rizki Akbari, berpendapat senada. Menggugat ahli karena keterangan yang diberikan justru menganggu proses proyusitia yang sedang berlangsung. Seorang ahli tidak punya kepentingan langsung dengan kasusnya, dan apapun keterangan yang diberikan tidak mengikat hakim. Tergantung hakim mau menerima atau tidak keterangan ahli yang disampaikan dalam pemeriksaan di muka persidangan, atau tergantung penyidik menerima atau tidak menerima dalam proses penyidikan. “Kalau ahli bisa digugat karena keterangannya, ini berbahaya,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.

Bukan Perbuatan Melawan Hukum

Hukumonline juga merujuk pandangan lain dari tulisan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy O.S Hiariej. Dipaparkan dalam tulisan tersebut “Keterangan Ahli Pidana yang digugat dalam persidangan perkara perdata menunjukan kekhilafan dan kesesatan yang nyata atas ketidakpahaman terkait pembuktian secara keseluruhan, khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli”.

Eddy menilai Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Kebenarannya hanya dapat diuji dalam persidangan perkara pidana yang bersangkutan tanpa konsekuensi apapun. Oleh karena itu, menilai Keterangan Ahli di forum persidangan perdata sama sekali tidak berdasar karena bukan termasuk perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. “Pasal 1365 KUHPerdata adalah blanket norm sehingga berdasarkan rechtsvervijning, melawan hukum dalam pasal a quo hanya ditafsirkan tiga kemungkinan: 1. Perbuatan tersebut melanggar ketertiban umum, 2. Perbuatan tersebut melanggar kepatutan, 3. Perbuatan tersebut tanpa kewenangan,” Eddy menuturkan.

“Jika keterangan ahli pidana digugat dengan perbuatan melawan hukum dengan Pasal 1365 KUHPerdata, selain menunjukan kekeliruan yang fatal dalam penegakan hukum, juga menuju pengadilan sesat karena melakukan penilaian terhadap alat bukti yang sah menurut undang-undang,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Daddy Fahmanadie berpendapat pelaporan ahli ke polisi atau menggugat ke pengadilan mengganggu kebebasan akademik. Kebebasan akademik telah dilindungi peraturan perundang-undangan nasional dan diakui secara universal.  Pendapat yang disampaikan seorang akademisi yang menjadi ahli atau dimintai pendapat bukanlah suatu delik, sepanjang keterangan itu tidak mengandung fitnah, sara, dan kesusilaan.

Ia berpendapat menempuh pelaporan ke polisi atau menggugat seorang ahli hanya karena pendapat akademik atau keterangan atas dasar keahliannya adalah langkah yang keliru. “Memberikan pendapat hukum atau keterangan hukum adalah sesuatu yang sah menurut undang-undang,” ujarnya kepada hukumonline.

Pendapat atau keterangan ahli bukanlah sesuatu yang absolut mengikat. Tidak ada masalah jika pendapat ahli tersebut disangkal atau diabaikan. Advokat Fatiatulo Lazira termasuk yang menolak keterangan ahli dapat digugat karena keterangan ahli belum tentu diterima oleh pihak yang meminta keterangan tersebut. Apalagi seorang ahli tidak berinisiatif memberikan keterangan, melainkan atas permintaan aparat penegak hukum.

Tags:

Berita Terkait