Makanya, Badesha meradang ketika polisi lalu lintas menilangnya karena mengendarai sepeda motor tanpa helm. Tidak hanya itu, Badesha juga dikenakan denda sebesar AS$110 (setara dengan Rp1,3 juta, kurs AS$1=Rp12 ribu). Ia pun menggugat peraturan provinsi tentang kewajiban menggunakan helm. Badesha berargumen peraturan itu melanggar hak kebebasan beragamanya.
Dalam gugatannya, Badesha meminta kalangan Sikh dikecualikan dari kewajiban menggunakan helm. Badesha tidak asal nekat, karena di British Columbia dan Manitoba, -juga terletak di Kanada- pemerintah setempat telah mengecualikan kalangan Sikh dari peraturan tentang kewajiban menggunakan helm. Kisah sukses serupa juga terjadi ketika sejumlah kalangan Sikh berhasil menggugat pemerintah Kanada. Hasilnya, Sikh bebas menggunakan Turban saat mengenakan seragam militer dan Royal Canadian Mounted Police.
Di luar Kanada, beberapa negara seperti Inggris, Hong Kong dan tentunya India juga telah menerbitkan peraturan khusus untuk penggunaan Turban. Langkah Badesha semakin mantap karena mendapat dukungan penuh dari Ontario Human Rights Commission.
Sayang, perjuangan Badesha kandas. Pada 6 Maret 2008 silam, Ontario Court menyatakan pengendara sepeda motor dari kalangan Sikh tidak dapat dikecualikan dari peraturan provinsi tentang kewajiban menggunakan helm. Hakim W James Blacklock menegaskan dalih melanggar kebebasan beragama tidak bisa dijadikan dasar pengecualian.
Menurut James, pengecualian justru akan menempatkan pemerintah provinsi dalam keadaan sulit (undue hardship) karena harus menyediakan biaya yang tidak sedikit untuk kemungkinan kecelakaan lalu lintas. Apalagi, peraturan yang digugat Badesha dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Atas putusan hakim, Badesha melalui pengacaranya Melvin Sokolsky menyatakan banding. Ia (Badesha) memiliki hak yang ingin dijunjung, kata Melvin tentang tekad kliennya. Badesha masih berharap Ontario mau mengekor langkah British Columbia dan Manitoba serta tempat lain yang sudah mengakomodir ‘aspirasi’ kalangan Sikh.
Terlepas dari hasilnya, perjuangan Badesha patut diacungi jempol yang menolak didenda tilang AS$110 ‘hanya' demi menuntut haknya, bukan justru menawar harga denda sebagaimana kerap terjadi di jalan-jalan raya di Indonesia. Nehi!