“Dengan demikian, tahu yang diproduksi pabrik milik terdakwa tidak memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan,” ujar Arya.
Menurut Arya, tahu yang yang diproduksi pabrik milik terdakwa, selain tidak memenuhi persyaratan juga membahayakan kesehatan konsumen. Atas perbuatannya, Ferry dijerat dengan Pasal 55 huruf b UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Usai persidangan, Ferry enggan berkomentar.
Pasal 55 yang menjadi pasal dakwaan penuntut umum berisi sejumlah larangan terkait pangan. Larangan itu antara lain mencakup menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan beberapa larangan lainnya.
Ancaman pidana pasal ini, penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp600 juta. Hukumannya akan ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.
















