Hadapi Inovasi Finansial, BI Revisi Ketentuan Perlindungan Konsumen
Berita

Hadapi Inovasi Finansial, BI Revisi Ketentuan Perlindungan Konsumen

Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan Perlindungan Konsumen BI meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran, penyelenggara kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fitri Novia Heriani
Bacaan 2 Menit
Bank Indonesia (BI). Foto: RES
Bank Indonesia (BI). Foto: RES

Dalam rangka perlindungan konsumen, fungsi edukasi, dan penanganan pengaduan, serta penguatan aspek-aspek perlindungan konsumen di era digital, Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan perlindungan konsumen dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

"Penyempurnaan ketentuan ini di antaranya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan konsumen BI," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Selasa (6/1).

Erwin menjelaskan sebelumnya perlindungan konsumen hanya mencakup sistem pembayaran. Kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Penyelenggara yang termasuk dalam cakupan Perlindungan Konsumen BI meliputi penyelenggara di bidang sistem pembayaran, penyelenggara kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI. "Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," kata Erwin. (Baca Juga: PSBB Jawa-Bali Kembali Diperketat, Bagaimana Operasional Industri Jasa Keuangan?) 

Menurut Erwin, penyempurnaan ketentuan dilakukan sebagai bagian dari komitmen BI dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen nasional dengan menerapkan kebijakan yang relevan dan sejalan dengan praktik terbaik internasional. (Baca Juga: 

Penguatan kebijakan perlindungan konsumen juga dilakukan untuk semakin menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, menjawab tantangan dan perkembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan/atau layanan jasa keuangan dan sistem pembayaran.

Dijelaskannya, pokok-pokok pengaturan yang disempurnakan dalam PBI ini antara lain meliputi redefinisi konsumen dan penyelenggara, penyesuaian ruang lingkup perlindungan konsumen BI, penyempurnaan prinsip perlindungan konsumen, penguatan fungsi pengawasan melalui pengawasan perilaku penyelenggara dalam rangka perlindungan konsumen, fungsi edukasi, dan penanganan pengaduan, serta penguatan aspek-aspek perlindungan konsumen di era digital.

PBI ini mencabut PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5498).

Sementara itu, semua peraturan perundang-undangan BI yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PBI No.16/1/PBI/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI No.22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Badan Perlindugan Konsumen (BPKN) Riza E Halim berharap pihak perbankan menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk melindungi nasabah pengguna layanan digital. Menurutnya, perbankan dan otoritas terkait perlu menyiapkan infrastruktur baik pada tatanan regulasi maupun pedoman teknisnya.

Riza mengatakan pemanfaatan layanan digital perbankan tidak terhindarkan seiring perkembagan teknologi, terlebih saat pandemi Covid-19 yang membuat orang tidak leluasa beraktivitas di luar rumah.

Selain itu, transaksi menggunakan cashless saat ini sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat. Bahkan, beberapa negara sudah menerapkan penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran. Hanya saja, Riza mewanti-wanti agar perubahan prilaku itu diimbangi oleh institusi penyedia jasa keuangan dengan memaksimalkan mitigasinya agar tidak merugikan nasabah.

"Bagi Indonesia, digitalisasi sektor perbankan berdampak pada perlunya penyesuaian beberapa regulasi, termasuk regulasi mata uang dan transaksi berbasis sitem elektronik," ujarnya.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info