Kesulitan finansial merupakan salah satu risiko yang sangat mungkin dialami oleh pelaku usaha. Penyebabnya pun beragam, masalah bisa muncul dari internal ataupun eksternal seperti krisis ekonomi. Akibatnya pelaku usaha kesulitan menunaikan kewajibannya, salah satunya terkait utang piutang.
Kondisi ini bisa berujung pada potensi terjadinya pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari kreditur. Untuk menghadapi situasi ini, pengusaha sekaligus advokat Budi Salim menyampaikan beberapa tips hukum yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk menyelamatkan perusahaan, baik sebelum diajukannya dari pailit/PKPU atau setelah diajukan PKPU dan pailit.
Pertama, saat PKPU dan pailit belum dimohonkan oleh kreditur, pelaku usaha harusmenyiapkan langkah antisipasi saat perusahaan mengalami kesulitan finansial. Hal ini bertujuan agar perusahaan tak mudah dimohonkan pailit atau PKPU. Caranya adalah dengan menyiapkan fakta bahwa persoalan utang piutang yang terjadi antara kedua belah pihak tidaklah sederhana, semisal terdampak krisis ekonomi atau pandemi.
Baca Juga:
- Memahami Aturan Baru OJK Soal Permohonan Kepailitan dan PKPU Perusahaan Efek
- Memahami Mekanisme Penyusunan Perjanjian Restrukturisasi Utang
Dalam langkah antisipasi ini, pelaku usaha wajib berkomunikasi kepada kreditur terkait kondisi yang tengah dialami oleh perusahaan sebelum utang jatuh tempo. Komunikasi yang dilakukan haruslah bersifat formal agar bisa dijadikan bukti apabila terjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Seharusnya sebelum jatuh tempo kita komunikasi lewat whatsapp, tetapi itu bukan alat bukti yang cukup apabila terjadi masalah hukum. Sebaiknya buat surat tertulis resmi kepada kawan bisnis kita, kita pelajari apa yang menyebabkan perusahaan kesulitan, misalnya krisis dan pandemi. Pada surat apapun yang membuat tidak bisa bayar, paparkan. Ini adalah bukti yang bisa kita beritahukan kepada hakim bahwa keadaan kita tidak sederhana dan jangan lupa saat membuat surat itu harus kirimkan secara fisik dan tanda terima. Setidaknya kita punya bukti sudah mengupayakan kepada kawan bisnis bahwa terjadi keadaan tidak sederhana,” kata Budi dalam sebuah diskusi, Rabu (30/11).
Kemudian pelaku usaha harus mendokumentasikan seluruh negosiasi sampai addendum ditambahkan ke dalam kontrak. Tanpa addendum, negosiasi bisa gugur dan kembali ke kontrak awal. Dalam konteks ini, lanjut Budi, pelaku usaha sering melakukan negosiasi secara informal. Hal ini sah-sah saja, namun yang perlu menjadi catatan adalah hasil negosiasi yang dilakukan secara informal harus langsung di follow-up dan dimasukkan ke dalam perjanjian.