Hadapi PKPU, GTIS Tangkis Isu Rekayasa
Berita

Hadapi PKPU, GTIS Tangkis Isu Rekayasa

Tak mau membuat stigma negatif terhadap kata syariah.

HRS
Bacaan 2 Menit
Hadapi PKPU, GTIS Tangkis Isu Rekayasa
Hukumonline

Runtuhnya satu persatu perusahaan yang bergerak di bidang investasi emas di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di benak nasabah. Para nasabah khawatir perusahaan investasi tersebut akan melarikan dana yang telah diinvestasikan. Salah satu bentuk pelarian dana yang dilakukan adalah adanya isu rekayasa permohonan PKPU atau pailit yang diajukan oleh nasabah bodong.

Setelah ‘digugat’ nasabah, PT Golden Traders Indonesia Syariah(GTIS) mencoba menangkis sinyalemen rekayasa. Perusahaan yang berkedudukan di Jakarta ini membantah adanya rekayasa dalam kasus ini, bahkan tengah berupaya keras untuk mencegah agar status “Dalam PKPU” tidak disandangperusahaan atas permintaan nasabah. Berbagai upaya dilakukan, seperti pembenahan internal dan membayar sebagian athoya para nasabah.

Lebih lagi, perusahaan ini juga harus mempertahankan reputasi kata “syariah” yang terdapat di nama perusahaan. Perusahaan tidak ingin agar “syariah” mendapat stigma buruk dari masyarakat. Selain tidak berkeinginan memburukkan nama “syariah”, GTIS juga tidak ingin merusak kepercayaan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia.

Untuk diketahui, MUI memberikan sertifikat kepada GTIS pada 23 Agustus 2011 berdasarkan SK No.  002.10.05/DSN-MUI/VIII/2011. Pemberian sertifikat ini merupakan bukti bahwa GTIS telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha investasi emas ini. 

“Ada MUI dan syariah di perusahaan ini. Kita tidak ingin memberikan stigma buruk kepada kata ‘syariah’ ini. Jadi, tidak ada konspirasi dari kasus ini,” pungkas kuasa hukum GTIS, Dedyk Eryanto Nugroho kepada hukumonline usai persidangan, Senin (29/4).

Dalam salinan jawaban, GTIS menyatakan dengan tegas menolak permohonan PKPU ini. Pasalnya, perusahaan investasi syariah ini tengah melakukan pembenahan internal perusahaan oleh Direksi baru. Direksi baru ini dibentuk pada 22 Maret 2013 dan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM pada 9 April 2013. Pembenahan ini juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan menyelesaikan “PR” yang ditinggalkan direksi lama.

Selain itu, GTIS juga telah melakukan pembayaran bonus (athoya) kepada Sintya untuk penempatan dana pertama dengan invoice  INV-DP1207-7345 pada Maret 2013 melalui rekening BCA sejumlah Rp9,745 juta. Begitu juga pada April 2013 dengan jumlah yang sama.

Selain itu, GTIS juga telah membayar athoya untuk dana penempatan kedua dengan invoice INV-DP1209-9724. Pembayaran juga dilakukan pada April senilai Rp10,848 juta. Lantaran seluruh kewajiban GTIS telah dibayarkan, dengan demikian permohonan PKPU ini sudah sepatutnya untuk ditolak.

Untuk memperkuat keyakinan hakim, GTIS membantah kehadiran kreditor lain yang ditarik oleh Sintya demi melengkapi persyaratan permohonan PKPU ini, Ninik Sulastini. Soalnya, GTIS juga telah membayar seluruh athoya kepada Ninik Sulastini. Pembayaran dilakukan secara bertahap, yatiu pada Maret 2013 senilai Rp4,045 juta dan April 2013 sejumlah Rp4,045 juta juga.

“Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim harus menolak permohonan PKPU Pemohon,” ucap kuasa hukum GTIS Tezar Yudhistira kepada hukumonline, Senin (29/4).

Lebih lagi, Tezar menekankan berkali-kali kepada para nasabah untuk bersabar. Soalnya, perusahaan tengah melakukan pemberesan internal. Jangan sampai permohonan PKPU ini merugikan banyak pihak. Permintaan ini bukan tanpa alasan, salah satunya adalah untuk menghindari pembayaran ganda kepada nasabah yang sama. Soalnya, perusahaan kesulitan untuk mengetahui nasabah mana saja yang belum dan sudah dibayar lantaran data-data nasabah dibawa kabur Direksi lama.“Kalau sudah selesai pembenahan itu, nanti langsung di bayar,” janji Tezar.

Kuasa hukum Sintya, Enrico Simanjuntak mengkritik tindakan yang dilakukan GTIS. Enrico mengatakan GTIS baru membayar athoya tersebut setelah permohonan PKPU diajukan. Sebelum permohonan diajukan, GTIS tidak melakukan pembayaran.

“Kalau sudah bayar kan kita juga ngerti. Tidak mungkin dongkita mengajukan tanpa dasar,” ucapnya sambil terburu-buru.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info