Hadapi Risiko Global, OJK Perkuat Pengawasan Asuransi Lintas Negara Asean
Terbaru

Hadapi Risiko Global, OJK Perkuat Pengawasan Asuransi Lintas Negara Asean

OJK mendorong penguatan kolaborasi dan pengawasan lintas negara di kawasan Asean untuk meningkatkan ketahanan industri asuransi, menghadapi risiko digital dan perubahan iklim, serta memperkuat perlindungan pemegang polis.

Aditya Fajar Indrawan
Bacaan 4 Menit

“Untuk memperkuat ekosistem asuransi Asean, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” ungkap Friderica dalam pembukaan forum, Rabu (18/11/2026).

Meski dihadapkan pada ketidakpastian global, Friderica menilai prospek ekonomi Asia Tenggara masih relatif kuat. Dia mengutip proyeksi Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia Tenggara mencapai 4,7 persen pada 2026, dan meningkat menjadi 4,9 persen pada 2027.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik sebesar 4,8 persen pada 2026. Bank Dunia juga memperkirakan kawasan Asia Timur dan Pasifik tumbuh 4,5 persen.

Di tengah prospek tersebut, Friderica menilai perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), membuka peluang bagi industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan perlindungan, serta memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.

Akan tetapi, pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan mitigasi risiko, terutama terkait dengan keamanan siber, perubahan iklim, dan pelindungan konsumen.

“Transformasi digital, termasuk kecerdasan buatan dapat membantu kita meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan asuransi, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat kita,” ujar Friderica.

Selain penguatan ketahanan industri dan transformasi digital, Indonesia juga memanfaatkan forum AIRM–AIC untuk memperkuat persiapan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP). Program yang diamanatkan undang-undang tersebut ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada 2028.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info