Sejalan dengan itu, OJK mendorong penguatan pengawasan bersama terhadap pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin (unlicensed cross-border products), terutama melalui kanal digital. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan produk yang dipasarkan memenuhi ketentuan di masing-masing yurisdiksi sekaligus memberikan kepastian pelindungan bagi pemegang polis.
Ogi juga menyoroti pentingnya penguatan peran industri reasuransi regional dalam mengelola risiko bencana alam. Hal ini mengingat negara-negara ASEAN menghadapi kerentanan terhadap bencana fisik dan dampak perubahan iklim yang dapat meningkatkan eksposur risiko serta beban klaim industri asuransi.
Dari sisi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan kolaborasi regional dalam menghadapi perubahan lanskap industri asuransi.
“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” kata Herman.
















