Hak-hak itu adalah: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; dan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
Selain itu, juga ada hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai ketentuan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu dijanjikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Sekalipun demikian, penyebutan dalam Pasal 14 ini tidak terlalu terperinci seperti yang terdapat pada Standar Minimum. Dalam standar internasional itu, hak-hak seperti hak mendapat kunjungan dari keluarga dan hak memperoleh bahan bacaaan serta siaran media lainnya, termasuk dalam satu kategori besar, yaitu hak untuk berhubungan dengan dunia luar.
Penyebutan langsung ke jenis hak seperti dalam Pasal 14 ini akhirnya cenderung menjadikan hak-hak lain terlupakan. Misalnya saja, dalam Standar Minimum, hak untuk berhubungan dengan dunia luar juga mencakup hak bagi narapidana berkewarganegaraan asing.
Hak narapidana warga negara asing ini mencakup hak untuk memperoleh berbagai fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler dari negaranya. Ternyata, hak-hak warga negara asing itu sama sekali tidak disebutkan dalam UU No. 12/1995 itu.
Selain hak bagi narapidana asing, hak-hak napi yang lain seperti hak untuk mendapatkan penyimpanan atas harta kekayaannya, hak untuk diberitahu mengenai kematian atau sakit keluarganya, serta hak untuk dilindungi dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam bentuk apapun ketika dipindahkan, sama sekali tidak disebutkan.
Sarat korupsi dan kolusi
Seperti juga pada banyak UU lainnya di Indonesia, efektivitas UU No. 12/1995 tersebut terbentur pada tahap implementasi. Batu-batu sandungan yang merintangi jalannya UU itu juga tak jauh dari isu korupsi dan kolusi yang memang mampu menjegal seberapa pun lengkap dan terperincinya hak-hak napi yang diatur dalam perundang-undangan formal.
