Menurut penelitian Human Rights Watch, korupsi termasuk dalam jajaran masalah-masalah kronis yang melanda pemenuhan hak-hak asasi napi. Korupsi tidak hanya menggerogoti dana yang tersedia bagi pengembangan, perawatan dan penyediaan fasilitas pada sebuah LP, melainkan juga melumpuhkan birokrasi LP yang bertugas menjalankan sistem pengaturan dan pemberdayaan LP.
Hal ini juga bisa kita lihat di Indonesia. Maraknya praktek pemerasan yang dilakukan oleh aparat birokrasi LP, misalnya, sanggup merampas hak napi untuk memperoleh kunjungan keluarga. Ketidakmampuan para napi untuk "membayar" agar ditempatkan dalam sel yang lebih baik, akhirnya menjejal mereka bersepuluh dalam satu sel yang hanya berkapasitas lima orang.
Padahal, buntut dari overcrowding ini adalah kematian. Kematian datang menjemput seiring dengan buruknya nutrisi dan perawatan kesehatan, sehingga penyakit dengan cepat menyebar. Pemindahan semena-mena dengan alasan overcrowding, akhirnya juga menjadi pemantik api kerusuhan yang bisa mengakibatkan nyawa napi melayang.
Usaha PBB
Usaha-usaha perbaikan nasib para napi sejauh ini sebagian besar masih di tingkat internasional. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai pihak di PBB berusaha menggolkan sebuah rancangan Konvensi yang akan disebut Optional Protocol to Convention Against Torture.
Konvensi ini ditujukan untuk membentuk sebuah subkomite di bawah Komite Menentang Penyiksaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan-kunjungan adhoc secara periodikal ke penjara-penjara di negara-negara peserta Konvensi.
Hasil dari kunjungan-kunjungan tersebut akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi ke aparat pemerintahan yang berwenang. Rekomendasi-rekomendasi itu tentunya mengenai perbaikan-perbaikan apa saja yang dapat dilakukan dan para aparat pemerintahan itu diharapkan menerapkan rekomendasi tersebut.
Sekalipun layak disebut sebagai usaha yang baik, tetapi tak urung persoalan-persoalan cukup besar yang menghadangnya sudah dapat dilihat. Misalnya saja, subkomite ini nanti tidak diperbolehkan mengumumkan atau menerbitkan hasil temuannya secara publik. Hal ini karena negara-negara pada umumnya masih memegang teguh rule of confidentiality.
