Hak Ingkar Bukan untuk Lindungi Notaris
Utama

Hak Ingkar Bukan untuk Lindungi Notaris

Akar persoalan ini sebenarnya terletak pada definisi ”simpan rahasia” jabatan.

Hukumonline News
Hukumonline News
AGUS SAHBANI
Bacaan 2 Menit
Majelis Pengawas Notaris. Foto: SGP
Majelis Pengawas Notaris. Foto: SGP

Kamar Pidana MA kembali menggelar diskusi untuk menyamakan persepsi. Kali ini topik diskusi yang diangkat menyangkut ”Problema Yuridis Perlindungan Hukum Notaris dalam Proses Peradilan Pidana.” Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ketua DKP Ikatan Notaris Indonesia (INI) Badar Baraba, dan hakim agung Sofyan Sitompul. Mabes Polri dan Kejaksaan Agung tak mengirimkan wakil.

Dalam diskusi yang dipandu hakim agung Imron Anwari terungkap persoalan kurang terlindunginya notaris dalam proses pidana terutama ketika notaris dimintai keterangan oleh penyidik terkait akta-akta yang dibuatnya. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi hak ingkar terhadap notaris terkait akta-akta yang dibuatnya.   

Salah seorang peserta diskusi, hakim agung MS Lumme, mengungkapkan banyak kasus beredarnya dugaan akta notaris palsu yang melibatkan notaris. Dalam  praktiknya, saat notaris bersangkutan dipanggil penyidik menjadi saksi seringkali tidak datang dengan dalih memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta sebagai kewajiban seorang notaris.

Masalah lainnya, hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh mengatakan tak jarang notaris pengganti menjadi korban, padahal yang membuat akta yang diduga palsu adalah notaris utama. Namun, yang diproses pidana adalah notaris pengganti. ”Harusnya yang diperiksa adalah notaris utama. Namun praktiknya yang diproses malah notaris pengganti. Padahal dia sebagai pengganti atas dasar izin notaris utama,” papar Andi Ayyub.

Ketua DKP INI, Badar Baraba mengingatkan notaris tidak bisa berlindung di bawah hak ingkar ketika notaris diduga melakukan tindak pidana. Hak ingkar notaris tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari proses pengadilan pidana. Namun hak ingkar khusus dipakai untuk kerahasiaan yang ada dalam akta notaris seperti diamanatkan UU Jabatan Notaris.

”Hak ingkar bukan instrumen berlindungnya notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan akta notaris. Hak ingkar melekat pada notaris yang  hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan,” tegasnya.

Menurut dia penolakan sebagian notaris menjadi saksi dalam proses pidana biasanya terjadi karena dua hal. Pertama, notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info