Kamar Pidana MA kembali menggelar diskusi untuk menyamakan persepsi. Kali ini topik diskusi yang diangkat menyangkut ”Problema Yuridis Perlindungan Hukum Notaris dalam Proses Peradilan Pidana.” Diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Ketua DKP Ikatan Notaris Indonesia (INI) Badar Baraba, dan hakim agung Sofyan Sitompul. Mabes Polri dan Kejaksaan Agung tak mengirimkan wakil.
Dalam diskusi yang dipandu hakim agung Imron Anwari terungkap persoalan kurang terlindunginya notaris dalam proses pidana terutama ketika notaris dimintai keterangan oleh penyidik terkait akta-akta yang dibuatnya. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi hak ingkar terhadap notaris terkait akta-akta yang dibuatnya.
Salah seorang peserta diskusi, hakim agung MS Lumme, mengungkapkan banyak kasus beredarnya dugaan akta notaris palsu yang melibatkan notaris. Dalam praktiknya, saat notaris bersangkutan dipanggil penyidik menjadi saksi seringkali tidak datang dengan dalih memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta sebagai kewajiban seorang notaris.
Masalah lainnya, hakim agung Andi Abu Ayyub Saleh mengatakan tak jarang notaris pengganti menjadi korban, padahal yang membuat akta yang diduga palsu adalah notaris utama. Namun, yang diproses pidana adalah notaris pengganti. ”Harusnya yang diperiksa adalah notaris utama. Namun praktiknya yang diproses malah notaris pengganti. Padahal dia sebagai pengganti atas dasar izin notaris utama,” papar Andi Ayyub.
Ketua DKP INI, Badar Baraba mengingatkan notaris tidak bisa berlindung di bawah hak ingkar ketika notaris diduga melakukan tindak pidana. Hak ingkar notaris tidak bisa dijadikan tameng untuk menghindar dari proses pengadilan pidana. Namun hak ingkar khusus dipakai untuk kerahasiaan yang ada dalam akta notaris seperti diamanatkan UU Jabatan Notaris.
”Hak ingkar bukan instrumen berlindungnya notaris dari tindak pidana yang telah dilakukannya terkait pembuatan akta notaris. Hak ingkar melekat pada notaris yang hanya melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan,” tegasnya.
Menurut dia penolakan sebagian notaris menjadi saksi dalam proses pidana biasanya terjadi karena dua hal. Pertama, notaris tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri tindak pidana yang disangkakan. Kedua, adanya kewajiban dari notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.
Dia menegaskan kalau putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 UU Jabatan Notaris telah sedikit mengurangi perlindungan terhadap notaris lantaran dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan MPD.
Meski begitu, putusan MK itu tidak dapat dimaknai membatalkan atau meniadakan hak ingkar. Artinya, hak ingkar tetap melekat pada individu notaris yang bersangkutan terkait rahasia jabatan.
Pengalihan alat bukti
Hal yang dikeluhkan Badar dalam beberapa kasus dalam praktik seringkali penyidik mengalihkan bukti tertulis dalam bentuk akta notaris (surat) menjadi bukti keterangan saksi sebagai bukti utama melalui keterangan notaris ketika dipanggil penyidik.
”Penyidik mencoba menjadi mengubah kesaksian tertulis dengan memanggil notaris dan memberikan kesaksian. Itu kalau diteruskan akan berbahaya. Akta notaris itu harus tetap sebagai alat bukti tertulis (surat),” kata Badar.
Terlebih, lanjut Barda, sebenarnya sesuai Undang-Undang, notaris tak bisa diperiksa menjadi saksi terkait akta penggunaan akta. Selain karena adanya hak ingkar, Pasal 322 ayat (1) KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHAP terkait kewajiban menyimpan rahasia jabatan, sehingga dapat dibebaskan menjadi saksi. Notaris hanya bisa menjadi saksi terhadap tindak pidana yang disangkakan pada seseorang yang dilakukan atau terjadi di hadapan notaris.
Dalam diskusi itu belum ditemukan bagaimana posisi dan bentuk perlindungan notaris dalam peradilan pidana. Namun, petunjuk MA Nomor MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 April 1986 yang dibacakan oleh Sofyan Sitompul menyebutkan yang semuanya serba relatif dan kasuistis.
Misalnya, notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan secara benar mengingat sumpah jabatan dan UU Jabatan Notaris. Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan berdasarkan pasal 170 KUHAP yang mengatur hak untuk menolak memberikan keterangan kepada pihak karena notaris tersebut diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan. ”Hak ingkar notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum yang berkaitan isi akta,” kata Sofyan Sitompul.
Ketua Kamar Pidana MA, Artidjo Alkostar berpendapat akar persoalan ini sebenarnya terletak pada definisi ”simpan rahasia” jabatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 170 KUHAP? Namun, menurutnya ada tiga sistem simpan rahasia ini.
Pertama, sistem terbuka yang tidak menyebut jenis jabatan apa yang wajib menyimpan rahasia seperti yang berlaku di Indonesia. Kedua, sistem inisiatif yang berlaku di Perancis yang menyebut jabatan-jabatan tertentu yang wajib menyimpan rahasia, seperti dokter, advokat, dan akuntan. Ketiga, sistem yang berlaku di Inggris yang hanya menyebut profesi advokat sebagai jabatan yang wajib menyimpan rahasia.
















