​​​​​​​Hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami Hingga Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Hak Istri Setelah Menggugat Cerai Suami Hingga Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia

Rumus hitung warisan untuk anak laki-laki dan perempuan hingga bolehkah uang lembur diganti insentif turut dibahas Klinik Hukumonline.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
  1. Hukumnya Komedi yang ‘Menyinggung’

Perlu dipahami bahwa tidak semua komedi yang menyinggung dapat dikenakan pidana. Tetapi apabila materi komedi bertendensi menyinggung (melanggar hukum) tentang SARA atau penghinaan, terdapat beberapa pasal pidana yang berpotensi menjerat pelawak, komedian maupun komika.

Terlebih, jika komedi itu disiarkan atau diunggah melalui media elektronik, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

  1. 4 Langkah Mendirikan CV dan Dampaknya Jika Tak Didaftarkan

Permohonan pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.

Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.

  1. Pasal untuk Menjerat Pasutri yang Berbohong Hamil

Larangan menyebarkan berita bohong ini sejatinya telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.

Namun jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya terkait kebohongan kehamilan ini lebih tepat apabila menggunakan pidana atas keterangan palsu/sumpah palsu jika keterangan kehamilan telah disampaikan di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP.

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Tertantang menjawab soal hukum seperti di atas? Bergabunglah menjadi Mitra Klinik di Klinik Hukumonline Festival 2021 dan segera daftarkan lembaga Anda!

Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik Hukumonline di Facebook, Instagram, dan Twitter!

Tags:

Berita Terkait