Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang

Bagian konsideran UU Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Jika dielaborasikan, jaminan kedudukan hukum dan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas ini telah diatur dalamUUD 1945. Adapun arti kedudukan hukum yang setara adalah penyandang disabilitas berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2) UUD 1945); dan arti hak asasi manusia yang sama adalah penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang setara sebagai warga negara Indonesia, misalnya hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dll (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945).

Lebih lanjut, demi mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, UU Penyandang disabilitas mengatur hak-hak para penyandang disabilitas. Ketentuan Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa setidaknya penyandang disabilitas berhak atas 22 hak penyandang disabilitas berikut.

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari stigma
3. Hak privasi
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum
5. Hak pendidikan
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Hak kesehatan
8. Hak politik
9. Hak keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Hak aksesibilitas
14. Hak pelayanan publik
15. Hak pelindungan dari bencana
16. Hak untuk habilitasi dan rehabilitasi
17. Hak konsesi
18. Hak pendataan
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa perempuan dengan disabilitas, berhak atas hak tambahan berikut.

1. Hak atas kesehatan reproduksi.
2. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.
3. Hak mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis.
4. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Penyandang Disabilitas anak penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak penyandang disabilitas sebagaimana diterangkan, namun juga berhak atas sejumlah hak berikut.

1. Hak mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.
2. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
3. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
4. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
5. Hak pemenuhan kebutuhan khusus.
6. Hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
7. Hak mendapatkan pendampingan sosial.