Selain itu, Zulfa berpendapat bahwa pada prinsipnya secara hukum, ibu juga berhak atas hak asuh anak. Secara hukum, di dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, katanya.
Bukan hanya UU Perlindungan Anak. Zulfa juga menunjuk ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun telah bercerai.
Meski begitu, untuk konteks perkara perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran, pihak istri yang berkewarganegaraan Indonesia acap kali gigit jari. Pasalnya jika mengacu pada ketentuan UU Kewarganegaraan yang lawas, yakni UU No 62 Tahun 1958, status kewarganegaraan anak akan otomatis mengikuti status ayahnya yang WNA apabila terjadi perceraian. Secara tidak langsung, hal tersebut akan menghambat ibu untuk memenuhi hak-hak anaknya.
Lahirnya UU No 12 Tahun 2006 sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, sedikit memberikan angin segar bagi ibu WNI yang menikah dengan WNA. Pasalnya, UU tersebut mengatur mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas. Artinya, anak diberikan dua status kewarganegaraan hingga pada usia 18 tahun, saat dimana anak berhak menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri.
Dengan demikian, Ibu yang WNI masih bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak meskipun status perkawinannya sudah putus. Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk meminta penetapan pengadilan agar status anak masih dapat dipertahankan, urai Zulfa.
Zulfa mengungkapkan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya, dalam praktiknya hak asuh anak sangat mungkin diberikan kepada ibu. Ia pun menunjuk ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh kepada si ibu dalam hal anak-anak belum mumayiz (belum berusia 12 tahun).
Meskipun hak asuh secara otomatis diberikan kepada ibu, namun untuk lebih mendapatkan kepastian hukum, si Ibu harus meminta penetapan dari pengadilan. Kecuali bila menurut pertimbangan hakim, demi kepentingan terbaik si anak, hak asuh lebih baik diserahkan pada ayah," ujar Zulfa menjelaskan.
Zulfa lantas menyebut putusan PN Jakarta Pusat pada 1986 silam dimana hakim memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayah yang WNI ketimbang kepada Ibunya yang berkewarganegaraan Malaysia.
Hak kunjung
Kembali ke soal Ayu Azhari. Secarpiandy, kuasa hukum Ayu, menyatakan meskipun dalam putusannya hakim tidak menyinggung hak kunjung, kliennya akan terbuka memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk menemui anak-anaknya. Pada prinsipnya Ayu tidak akan menghalang-halangi mantan suaminya untuk menemui anaknya meskpun sudah ada penetapan dari pengadilan. Jauh hari sebelum mengajukan permohonan, Ayu sudah berkonsultasi dengan pihak lain yaitu suami dan mantan suaminya, ungkapnya.
Sementara, Prof Zulfa memiliki pandangan berbeda. Menurutnya ini adalah salah satu kelemahan yang terdapat di dalam sistem hukum keluarga dan perkawinan di Indonesia. Di luar negeri, tutur Zulfa, dikenal adanya hak kunjung bagi orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Hak kunjung itu ditetapkan oleh pengadilan berbarengan dengan penetapan hak asuh, ujarnya.
Di Indonesia, praktik itu tidak dikenal. Hak kunjung itu tidak secara tegas disebutkan di dalam putusan hakim. Paling hanya disebutkan bahwa putusan hakim tidak mengurangi hak orang tua yang lainnya, jelasnya.
Tidak dicantumkannya masalah hak kunjung, kata Zulfa, bisa menjadi bibit perseteruan baru di kemudian hari. Betapa tidak. Salah satu dari orang tua yang memegang hak asuh bisa dengan semena-mena melarang satu lainnya menjenguk anaknya jika tidak ditegaskan dalam putusan hakim.
Masih wajib menafkahi
Disinggung mengenai masalah alimentasi alias penafkahan kepada anak, Secarpiandy mengaku bahwa Teemu Yusuf sejauh ini masih memiliki komitmen untuk menjalankannya. Walaupun Ayu tidak mengajukannya dalam permohonan, namun Ayu yakin bahwa Teemu akan tetap memberikannya. Meskipun tidak ditetapkan berapa besarnya.
Prof Zulfa mengamini pernyataan Secarpiandy. Menurutnya, meskipun sudah tidak terikat lagi dalam lembaga perkawinan, seorang mantan suami tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apalagi anaknya masih di bawah umur, jelasnya.
Demi adanya kepastian hukum mengenai alimentasi tersebut, masih menurut Zulfa, maka hal itu harus ditegaskan dalam permohonan. Karena pada praktiknya sudah ditetapkan pengadilan saja sulit untuk diterapkan. Apalagi kalau tidak ditetapkan? tandasnya.
Ayu Azhari terus mengumbar senyum kepada wartawan selepas hakim Sunardi mengetukkan palu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (10/12). Ya, hakim baru saja menetapkan Ayu berhak mendapatkan hak perwalian atas keempat anaknya.
Sejak sepekan lalu Ayu memang harus bolak-balik menyambangi gedung pengadilan untuk memperjuangkan hak perwalian keempat anaknya, Exel Jody Gondokusumo – putra Ayu bersama mantan suami pertamanya, (alm) Jody Gondokusumo, serta tiga anak (Son Arsad Saito (12), Maryam Nur Ibrahim (11) dan Sulaeman Atik Azhari (9)) dari pernikahannya dengan Teemu Yusuf Ibrahim yang berkewarganegaraan Finlandia.
Perkawinan campuran antara dua insan berbeda kewarganegaraan memang kerap menyisakan beberapa masalah, mulai dari keabsahan status perkawinan hingga status kewarganegaraan anak yang lahir. Bahkan, ketika biduk rumah tangga karam karena perceraian, masalah baru akan timbul saat membicarakan hak perwalian atas anak.
Guru besar Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia, Prof Zulfa Djoko Basuki pun angkat bicara. Ia berpendapat, masalah perlindungan, pengasuhan dan pemeliharaan anak diserahkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik itu mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental dari sang anak. Zulfa berujar.
















