Hak-hak Dasar
Tajuk

Hak-hak Dasar

Penguasa di manapun juga harus mengakui bahwa hak-hak azasi atau hak-hak dasar rakyat atau warga-negaranya dijamin hidup dalam peraturan perundangan mereka, baik yang lahir dari komitmen bersama semua elemen komponen bangsa melalui proses pembentukan legislasi bersama lembaga wakil rakyat maupun karena komitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional yang beradab dengan mengadopsi konvensi-konvensi internasional.

ATS
Bacaan 2 Menit

Hak-hak dasar karenanya berhubungan dengan pemerintahan yang bersih. Ia tidak akan bisa berlaku efektif kalau pemerintahnya masih korup, wakil rakyatnya tidak melakukan fungsi kendalinya, jaksa, polisi, dan hakim masih menjadi alat penguasa, atau korup, atau dikalahkan oleh grup penekan. Sementara itu, pengacaranya masih menjadi bagian sistem yang koruptif dan tidak berjuang disisi kepentingan publik, dan masyarakatnya termasuk kaum politisinya masih sakit, saling cakar-cakaran, saling mendendam, tidak dewasa, dan tidak punya kepedulian terhadap hak-hak dasar dan kemanusiaan.

Sebagai konsekuesinya, sudah tentu harus ada buku putih antikorupsi yang menjadi landasan dan panduan bagi semua elemen bangsa untuk mengadili perkara korupsi yang lalu dan mencegah yang akan datang. Keadaan ideal demikian merupakan pencapaian dari terbentuknya dan dilaksanakannya sistem integrasi nasional.

Mungkin ada baiknya kita mencermati beberapa contoh sederhana saja. Perkara-perkara korupsi sangat tidak berkeadilan buat rakyat banyak. Berapa billion Dollar Amerika uang rakyat sudah dirampas oleh koruptor besar-kecil. Jumlah yang seharusnya bisa memakmurkan masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, jaminan sosial, sistem pendidikan, dan sistem perawatan kesehatan.

Hak-hak dasar rakyat dalam konsteks ini adalah hak orang banyak  untuk memperoleh keadilan berupa penindakan tegas terhadap para koruptor, mendapatkan informasi yang transparan tentang cara korupsi dilakukan dan bagaimana uang korupsi digunakan, mengetahui proses yang transparan atas pengembalian uang negara yang dicuri tersebut, dan lain sebagainya.

Kalau institusi penegak hukum, termasuk pengadilan, masih didominasi oleh orang-orang yang korup, kalau pemerintah tidak mempunyai sistem tata kelola pemerintahan yang baik, dan kalau wakil rakyat menganggapnya bukan prioritas utama tuntutan rakyat yang diwakilinya, dan kalau sebagian besar elemen masyarakat tidak peduli dan tidak mendesak pemberantasan korupsi, maka tidak bisa dikatakan telah terbentuk sistem integritas nasional. Bila demikian, rakyat banyak tentu tidak memperoleh keadilan karena hak-hak dasarnya masih tetap dirampas dan diinjak-injak.

Perkara kejahatan atas kemanusiaan juga merampas hak-hak dasar rakyat dan menoreh luka yang dalam bagi mereka yang mengalaminya. Selama penguasa dipaksa harus tetap sensitif dn tunduk atau melakukan deal politik dengan para pelaku kejahatan kemanusiaan, selama semua orang takut ditekan dan diancam oleh para pelaku tersebut, selama kita sebagai anggota masyarakat tidak perduli dengan penderitaan sesama anggota masyarakat yang dirampas hak-hak kemanusiaannya, dan selama tidak dibangun suatu sistem terpadu untuk menindak dan mencegah timbulnya kejahatan kemanusiaan, termasuk membentuk pengadilan terhadap kejahatan kemanusiaan, maka hak-hak dasar tadi juga masih dirampas dan diinjak-injak.

Mungkin suatu pertanyaan kecil patut kita tanyakan kepada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang bisa ikut merasakan dan melakukan suatu tindakan nyata bahwa penindasan terhadap saudara-saudara kita di Aceh selama ini adalah juga persoalan (anggota keluarga) kita sendiri, persoalan kejahatan kemanusiaan terhadap diri kita sendiri, dan bukan hanya persoalan antara orang Aceh dengan penguasa atau militer.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info