Aturan pembalikan beban pembuktian -atau kadang disebut pembuktian terbalik- sudah ada dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak 2001 lalu. Namun, para hakim agung tampaknya masih memiliki sejumlah pertanyaan yang perlu diperjelas lebih lanjut dalam pelaksanaannya.
Sejumlah hakim agung berharap agar pimpinan MA segera memperjelas bagaimana pelaksanaan pembuktian terbalik itu dalam bentuk peraturan MA (Perma) yang bisa dipedomani bersama.
Hakim Agung Komariah Emong Sapardjaja menunjuk ketentuan Pasal 38B ayat (4) UU No 20 Tahun 2001. Ketentuan ini menyatakan pembuktian terbalik dapat dilakukan pada saat pembelaan oleh terdakwa dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
“Jika dikatakan bisa diulang dalam memori banding dan memori kasasi, dan itu mengulang apa yang ada di BAP, ya pastinya akan ditolak (oleh majelis hakim MA,-red),” ujarnya dalam pertemuan hakim-hakim MA kamar pidana di Gedung MA, Kamis (18/7).
Pasal 38B ayat (5) yang berbunyi, ‘Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)’ juga menjadi sorotan.
Komariah menilai dua ketentuan ini perlu dielaborasi lebih lanjut. Ketentuan ayat (4) secara eksplisit menyatakan bahwa pembuktian terbalik dilakukan pada saat pembelaan. Ia menilai tentu saja bila hanya dilakukan pada saat pembelaan, terdakwa tak akan mempunyai cukup waktu.
Sedangkan, Pasal 38B ayat (5) yang menyatakan adanya ‘persidangan khusus’ tak juga dianggap jelas. Ia mengatakan kapan dan pada tahap apa ‘persidangan khusus’ itu dilakukan. “Pasal ini harus dielaborasi. Kapan pembalikan beban pembuktian ini dilaksanakan?” tuturnya.
















