“Kritik sah dan aman jika menyasar kebijakan, kinerja konstitusi atau hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebaliknya, kritik akan terancam pidana jika sudah memuat penghinaan (Pasal 433 dan Pasal 436 KUHP Nasional—red.) atau berisi fitnah (Pasal 434 KUHP Nasional—red.)”, jelas Prim.
Beberapa kebaruan
Prim menjelaskan, dalam KUHP Nasional ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, termasuk anak muda. Pertama tentang struktur KUHP Nasional yang berbeda dengan KUHP lama. Selanjutnya soal beberapa tindak pidana baru yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama.
Dalam KUHP Nasional, hanya ada dua buku yaitu buku kesatu berisi aturan umum dan buku kedua tentang apa saja bentuk tindak pidana. KUHP Nasional tidak lagi membedakan kategori kejahatan dan pelanggaran seperti KUHP lama sehingga keduanya cukup disebut tindak pidana. Secara umum, ada 37 bab dalam KUHP Nasional dengan 624 pasal yang termuat di dalamnya.
Setidaknya ada dua belas delik baru dalam KUHP Nasional yang menurut Prim perlu diketahui. Misalnya contempt of court, merintangi proses peradilan, santet atau ilmu hitam, kohabitasi atau kumpul kebo, penghinaan agama yang lebih luas, penghinaan presiden/wakil presiden, dan delik lain berdasarkan hukum adat yang berlaku.
















