Usulan sebagian pihak untuk me-recall (kocok ulang) kembali para pimpinan Mahkamah Agung dan para Pimpinan Pengadilan yang saat ini bertugas di Pengadilan seluruh Indonesia adalah satu hal yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, hal tersebut tentunya menjadi tidak realistis apabila dilakukan secara masif. Karena itu, dalam jangka pendek, apabila mekanisme pengawasan melekat hendak dijalankan dengan baik, kepemimpinan baru Mahkamah Agung hendaknya melakukan 3 hal mendasar.
Pertama, Penulis mengusulkan untuk membenahi mekanisme promosi Pimpinan Pengadilan dengan memastikan terlaksananya fit and proper test Calon Pimpinan Pengadilan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas. Ke depan, tak boleh lagi ada Pimpinan Pengadilan yang tersandera kompetensi dan tersandera integritasnya. Pada saat fit and proper test Calon Pimpinan Pengadilan, Mahkamah Agung harus menjamin adanya penelusuran informasi yang tuntas mengenai track record calon Pimpinan Pengadilan tersebut. Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung harus pula membuka diri menerima masukan dari Para Hakim dan Aparatur Peradilan di daerah tentang rekam jejak calon Pimpinan Pengadilan tersebut untuk dipertimbangkan dalam kelolosan fit and proper test.
Selama ini, tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan Para Hakim dan Aparatur Peradilan, bahkan masyarakat di daerah yang mengetahui rekam jejak Calon Pimpinan Pengadilan tersebut untuk bersuara dan menyampaikan masukan, kritik, serta sarannya terhadap Calon Pimpinan Pengadilan yang sedang diuji. Padahal, penelusuran rekam jejak Calon Pimpinan Pengadilan tidak boleh hanya terpaku pada apakah calon tersebut pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Badan Pengawasan atau Komisi Yudisial, melainkan juga perlu keterlibatan aktif dari Para Hakim dan Aparatur Peradilan di daerah, bahkan masyarakat terhadap rekam jejak integritas para Calon.
Lebih lanjut, hasil fit and proper test calon Pimpinan Pengadilan juga haruslah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan mempublikasikan nilai dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kelulusan seorang Hakim menjadi Pimpinan Pengadilan.
Kedua, dalam rangka memastikan Pimpinan Pengadilan yang terbebas dari sandera kompetensi, Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung secara proaktif memberikan pembekalan kepada para calon Pimpinan Pengadilan yang lolos fit and proper test sebelum bertugas di daerah. Pembekalan seperti ini, terutama pembekalan mengenai tata kelola pengawasan melekat dan langkah strategis yang dapat dilakukan, menjadi sangat krusial dalam rangka menguatkan kompetensi calon Pimpinan Pengadilan dalam mengawasi Hakim di daerah.
Yang terakhir, Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung mengoptimalkan penegakan punishment bagi para atasan langsung yang lalai dalam pelaksanaan pengawasan melekat. Atasan langsung yang bawahannya terbukti bermasalah haruslah diberikan punishment yang tegas, bahkan kadar hukumannya harus lebih tegas dari hukuman-hukuman yang pernah ada sebelumnya. Pemberian punishment kepada Pimpinan Pengadilan yang bawahannya bermasalah tidak boleh hanya didasarkan pada apakah pimpinan tersebut telah mensosialisasikan PERMA atau KEPPH di kalangan Hakim, namun juga harus terlihat bagaimana upaya terus menerus yang ia lakukan untuk menghindarkan bawahannya dari perilaku yang menyimpang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana amanat PERMA 8/2016.
Dalam pengamatan Penulis, banyak atasan langsung yang seolah “lolos” dari hukuman karena dianggap telah melakukan kewajibannya membina bawahannya, misalnya mensosialisasikan PERMA atau KEPPH secara berkala. Kalaulah hanya sekadar pernah membina atau pernah mensosialisasikan PERMA dan KEPPH tersebut yang menjadi indikator, tak akan pernah ada atasan langsung yang dapat diberikan hukuman tegas atas pengawasan melekat yang ia lakukan. Mengingat hal tersebut sudah menjadi rutinitas awal tahun di setiap satuan kerja. Padahal, pengawasan melekat sejatinya menghadikan Pimpinan Pengadilan yang secara terus-menerus mengawasi perilaku Hakim baik pada saat dinas maupun di luar kedinasan dengan segala daya upayanya memastikan Hakim di bawahnya telah menjalankan kode etik dengan baik dan konsekuen.
