Posisi Hakim sebagai aktor utama pada lembaga peradilan menjadi amat vital, mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, Hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, wajah peradilan di Indonesia mendapat sorotan negatif. Penangkapan 3 orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Hakim HH, ED, dan M dan seorang pensiunan Eselon I Mahkamah Agung berinisial ZR yang diduga menerima gratifikasi dalam penanganan perkara pidana sejak tahun 2012-2022, telah menjadikan kepercayaan publik pada lembaga Mahkamah Agung kembali berada dalam titik kritis.
Baca Juga:
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan
Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan
Sepanjang tahun 2023, Badan Pengawasan Mahkamah Agung merilis 145 orang Hakim yang telah dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin baik berat, sedang, maupun ringan. Selain itu, sejak Januari-September 2024, sudah terdapat 66 Hakim yang telah dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin. Data berikutnya menunjukkan, sepanjang tahun 2023, Komisi Yudisial juga telah menerima 3.593 laporan dan tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dimana 42 Hakim diantaranya telah dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH.
Terjadinya penyimpangan Kode Etik di kalangan Hakim mengindikasikan banyak hal, salah satunya mekanisme pengawasan internal Mahkamah Agung yang belum efektif. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan “Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
Salah satu mekanisme pengawasan internal yang perlu dikuatkan kembali adalah pengawasan melekat dari atasan langsung sebagaimana amanat PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (PERMA 8/2016).
Pasal 1 angka 2 PERMA 8/2016 mendefinisikan Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat ini dilaksanakan oleh atasan langsung melalui pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus-menerus.
Atasan langsung Hakim adalah Pimpinan Pengadilan (Ketua/Wakil Ketua Pengadilan). Pimpinan Pengadilan memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan atas perilaku Para Hakim di lingkungan peradilan yang dipimpinnya. Karena itu, dalam bahasa yang sederhana, kita bisa memaknai bahwa memperkuat pengawasan melekat sama artinya dengan memastikan hadirnya Pimpinan Pengadilan yang berintegritas dan mampu melakukan pengawasan melekat dengan baik.
Pimpinan Pengadilan yang Ideal
Pimpinan Pengadilan memiliki andil yang sangat besar dalam mempengaruhi cara kerja, kedisiplinan, integritas, dan profesionalitas Para Hakim yang berada di bawah kendalinya. Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan melekat, prasyarat utama yang harus dimiliki seorang pimpinan pengadilan adalah keteladanan. Dalam kesehariannya, Hakim memerlukan role model atau contoh positif dalam proses penguatan karakter seorang Hakim. Sebab, pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan dasar untuk meniru dari alam semesta. Begitupun seorang Hakim yang dalam menjaga nilai luhur etika profesi Hakim senantiasa meniru atau mencontoh bagaimana atasan langsungnya berperilaku sehari-hari.
Persoalan menjadi rumit ketika pimpinan pengadilan yang seharusnya menjadi teladan dalam melakukan pengawasan melekat kepada Para Hakim, justru tersandera oleh dirinya sendiri. Sandera yang dimaksud adalah tersandera secara kompetensi dan tersandera secara integritas. Dua bentuk penyanderaan ini akan sangat mempengaruhi seorang Pimpinan Pengadilan dalam mengawasi Para Hakim dibawahnya. Yang dimaksud dengan ‘tersandera secara kompetensi’ adalah Pimpinan Pengadilan yang kurang memahami teori, konsep, dan mekanisme pengawasan yang seharusnya ia jalankan. Ia tak mampu berpikir secara strategis tentang langkah-langkah apa yang hendak dilakukannya dalam mengawasi Para Hakim di bawahnya dan cenderung hanya melakukan pengawasan seadanya saja, misalnya hanya melalui pembinaan bulanan, sosialisasi KEPPH, dan hal-hal yang bersifat evidence based belaka.
Sedangkan yang dimaksud ‘tersandera secara integritas’, seorang Pimpinan Pengadilan ternyata dalam kesehariaanya juga ikut melakukan perbuatan-perbuatan korupsi dan menyimpang dari KEPPH. Hal ini sejatinya erat dengan prinsip keteladanan sebelumnya. Hal yang mustahil, seorang Pimpinan Pengadilan dapat secara optimal mengawasi perilaku Hakim yang menjadi bawahannya. Tapi, di saat yang sama ia sebagai atasan langsung juga berperilaku menyimpang, misalnya Pimpinan Pengadilan yang juga ikut serta jual-beli perkara, melakukan pemerasan terhadap para pihak, dan sebagainya.
Sandera integritas ini, apabila terjadi, akan sulit untuk menciptakan pengawasan melekat yang optimal, bahkan ditengarai akan semakin memuluskan perilaku menyimpang sebagian Hakim jika ia diawasi oleh Pimpinan Pengadilan yang tersandera secara integritas seperti itu. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pengawasan setiap bulannya, tak jarang ditemukan bahwa yang justru mendapatkan hukuman disiplin adalah seorang Ketua Pengadilan.
Apa yang Harus Dilakukan?
Terpilihnya Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., sebagai Ketua Mahkamah Agung RI ke-15 merupakan angin segar dalam upaya perbaikan Mahkamah Agung ke depan, khususnya dalam tata kelola integritas dan perilaku Hakim di seluruh Indonesia. Hakim Agung Sunarto telah dikenal publik sebagai Hakim yang menjunjung tinggi integritas dalam mengadili perkara di Pengadilan. Artinya, Mahkamah Agung kini memiliki role model yang dapat meneguhkan perilaku-perilaku baik di kalangan Hakim di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, momentum kepemimpinan baru Mahkamah Agung ini merupakan momentum baik untuk kembali menguatkan pengawasan melekat atasan langsung dalam upaya memberantas praktik korupsi, “main perkara”, dan penyimpangan-penyimpangan kode etik di kalangan Para Hakim.
Usulan sebagian pihak untuk me-recall (kocok ulang) kembali para pimpinan Mahkamah Agung dan para Pimpinan Pengadilan yang saat ini bertugas di Pengadilan seluruh Indonesia adalah satu hal yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, hal tersebut tentunya menjadi tidak realistis apabila dilakukan secara masif. Karena itu, dalam jangka pendek, apabila mekanisme pengawasan melekat hendak dijalankan dengan baik, kepemimpinan baru Mahkamah Agung hendaknya melakukan 3 hal mendasar.
Pertama, Penulis mengusulkan untuk membenahi mekanisme promosi Pimpinan Pengadilan dengan memastikan terlaksananya fit and proper test Calon Pimpinan Pengadilan yang Transparan, Akuntabel, dan Berkualitas. Ke depan, tak boleh lagi ada Pimpinan Pengadilan yang tersandera kompetensi dan tersandera integritasnya. Pada saat fit and proper test Calon Pimpinan Pengadilan, Mahkamah Agung harus menjamin adanya penelusuran informasi yang tuntas mengenai track record calon Pimpinan Pengadilan tersebut. Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung harus pula membuka diri menerima masukan dari Para Hakim dan Aparatur Peradilan di daerah tentang rekam jejak calon Pimpinan Pengadilan tersebut untuk dipertimbangkan dalam kelolosan fit and proper test.
Selama ini, tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan Para Hakim dan Aparatur Peradilan, bahkan masyarakat di daerah yang mengetahui rekam jejak Calon Pimpinan Pengadilan tersebut untuk bersuara dan menyampaikan masukan, kritik, serta sarannya terhadap Calon Pimpinan Pengadilan yang sedang diuji. Padahal, penelusuran rekam jejak Calon Pimpinan Pengadilan tidak boleh hanya terpaku pada apakah calon tersebut pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Badan Pengawasan atau Komisi Yudisial, melainkan juga perlu keterlibatan aktif dari Para Hakim dan Aparatur Peradilan di daerah, bahkan masyarakat terhadap rekam jejak integritas para Calon.
Lebih lanjut, hasil fit and proper test calon Pimpinan Pengadilan juga haruslah akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan mempublikasikan nilai dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kelulusan seorang Hakim menjadi Pimpinan Pengadilan.
Kedua, dalam rangka memastikan Pimpinan Pengadilan yang terbebas dari sandera kompetensi, Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung secara proaktif memberikan pembekalan kepada para calon Pimpinan Pengadilan yang lolos fit and proper test sebelum bertugas di daerah. Pembekalan seperti ini, terutama pembekalan mengenai tata kelola pengawasan melekat dan langkah strategis yang dapat dilakukan, menjadi sangat krusial dalam rangka menguatkan kompetensi calon Pimpinan Pengadilan dalam mengawasi Hakim di daerah.
Yang terakhir, Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung mengoptimalkan penegakan punishment bagi para atasan langsung yang lalai dalam pelaksanaan pengawasan melekat. Atasan langsung yang bawahannya terbukti bermasalah haruslah diberikan punishment yang tegas, bahkan kadar hukumannya harus lebih tegas dari hukuman-hukuman yang pernah ada sebelumnya. Pemberian punishment kepada Pimpinan Pengadilan yang bawahannya bermasalah tidak boleh hanya didasarkan pada apakah pimpinan tersebut telah mensosialisasikan PERMA atau KEPPH di kalangan Hakim, namun juga harus terlihat bagaimana upaya terus menerus yang ia lakukan untuk menghindarkan bawahannya dari perilaku yang menyimpang baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana amanat PERMA 8/2016.
Dalam pengamatan Penulis, banyak atasan langsung yang seolah “lolos” dari hukuman karena dianggap telah melakukan kewajibannya membina bawahannya, misalnya mensosialisasikan PERMA atau KEPPH secara berkala. Kalaulah hanya sekadar pernah membina atau pernah mensosialisasikan PERMA dan KEPPH tersebut yang menjadi indikator, tak akan pernah ada atasan langsung yang dapat diberikan hukuman tegas atas pengawasan melekat yang ia lakukan. Mengingat hal tersebut sudah menjadi rutinitas awal tahun di setiap satuan kerja. Padahal, pengawasan melekat sejatinya menghadikan Pimpinan Pengadilan yang secara terus-menerus mengawasi perilaku Hakim baik pada saat dinas maupun di luar kedinasan dengan segala daya upayanya memastikan Hakim di bawahnya telah menjalankan kode etik dengan baik dan konsekuen.
Epilog
Hakim adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karenanya, Hakim haruslah diawasi terus menerus, tanpa henti. Dengan pengawasan melekat yang efektif melalui hadirnya kepemimpinan pengadilan yang ideal akan mengokohkan kembali integritas dan profesionalisme di kalangan Para Hakim. Kita berharap Mahkamah Agung terus-menerus berkomitmen penuh untuk menguatkan kembali mekanisme pengawasan melekat demi terwujudnya badan peradilan yang agung dan Hakim yang bermartabat.
*) Andi Aulia Rahman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Donggala
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
