Rezim Hukum Halal Nasional Indonesia
Indonesia memiliki fondasi hukum halal yang kuat dan berlapis. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara tegas mengatur bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Prinsip wajib halal ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepastian berusaha.
Pengaturan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP ini mengatur secara teknis mekanisme sertifikasi, peran BPJPH, LPH, MUI, serta pengakuan sertifikat halal luar negeri. Dalam konstruksi PP ini, produk impor tidak dikecualikan dari rezim halal nasional, melainkan secara eksplisit dimasukkan sebagai objek pengaturan.
Skema pengakuan sertifikat halal luar negeri (LHLN) dalam PP ini menegaskan bahwa pengakuan bukan berarti penghapusan standar, melainkan integrasi standar halal global ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak boleh dibaca sebagai deregulasi, tetapi sebagai mekanisme harmonisasi standar yang tetap berorientasi pada perlindungan konsumen.
Konflik dengan Kewajiban Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Dalam Negeri
Konflik sosial yang muncul menjadi semakin tajam karena adanya ketimpangan persepsi keadilan. Di dalam negeri, seluruh pelaku usaha dari UMKM hingga perusahaan besar diwajibkan tunduk pada rezim sertifikasi halal dengan segala konsekuensi administratif, biaya, dan prosedural. Sertifikasi halal menjadi instrumen kepatuhan hukum yang bersifat wajib.
Di sisi lain, muncul persepsi bahwa produk asing, khususnya dari Amerika Serikat, akan lebih mudah masuk melalui perjanjian resiprokal. Persepsi ini melahirkan rasa ketidakadilan struktural (structural unfairness), seolah-olah pelaku usaha nasional dibebani regulasi ketat, sementara produk impor mendapatkan perlakuan longgar. Secara normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya tidak membenarkan diskriminasi tersebut. Produk impor tetap tunduk pada UU JPH dan PP JPH. Namun, persoalannya bukan semata pada norma hukum, melainkan pada tata kelola komunikasi kebijakan, transparansi publik, dan kepercayaan sosial terhadap negara.
Dimensi Perlindungan Konsumen
Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, isu ini bukan hanya soal halal atau tidak halal, tetapi soal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar atas barang yang dikonsumsi atau digunakan. Masuknya produk asing tanpa kejelasan status halal, label non-halal, atau informasi kandungan yang transparan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen, sekalipun secara formal produk tersebut legal secara perdagangan. Dengan kata lain, legalitas perdagangan tidak otomatis identik dengan keadilan perlindungan konsumen.
Dimensi Politik Hukum, Inkonsistensi Regulasi, dan Konflik Norma
Pemerintah kembali menegaskan bahwa produk kosmetik, alat kesehatan, dan manufaktur asal Amerika Serikat tetap harus mengacu pada standar mutu serta keamanan produk yang berlaku di Indonesia. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas isu pelonggaran sertifikasi halal dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART). Pemerintah menegaskan tidak ada pengecualian kewajiban sertifikasi halal bagi produk AS yang masuk ke pasar domestik, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Produk yang mengandung unsur non-halal tetap wajib mencantumkan keterangan non-halal sebagai bentuk perlindungan konsumen.
















