Kedua, Peraturan KPU 19/2023 memuat pasal yang tidak mewajibkan bukti kelulusan SMA luar negeri selama ada bukti kelulusan perguruan tinggi. Pasal ini tak pernah diterapkan pada pemilu sebelumnya dan menurut banyak pihak tidak muncul saat uji publik dan RDP dengan DPR.
Ketiga, pemeriksaan berlangsung cepat, hanya sehari sejak berita acara pendaftaran. Proses yang cepat diiringi pula oleh klaim Bawaslu yang mengungkapkan tidak dapat mengakses Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Akses yang tertutup berdampak pada pengawasan tidak maksimal.
Mengabaikan Prinsip Pemilu
Empat fakta tadi menggambarkan bagaimana KPU mengabaikan integritas pemilu dan membuat rakyat Indonesia harus membayar mahal konsekuensinya. Namun, ini bukan kali pertama. Pada Pemilu 2024, Putusan DKPP 10-PKE-DKPP/I/2023 mengungkap dugaan kuat KPU mengubah dokumen partai yang semula tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dalam verifikasi faktual.
Selain itu, PKPU 10/2023 kontroversial yang mengatur pembulatan ke bawah kuota 30 persen caleg perempuan, membuat banyak partai tak memenuhi keterwakilan perempuan tetap dapat berkompetisi. Akibatnya, MK melalui Putusan 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil Gorontalo 6 karena ada empat partai yang tidak memenuhi syarat.
Beberapa kejadian di atas, mengingatkan bahwa ongkos mengabaikan integritas pemilu sangat mahal. Karena tidak patuh pada ketentuan keterwakilan perempuan, KPU harus menyelenggarakan lagi PSU yang berarti menambah anggaran, logistik, dan tenaga. Karena manipulasi regulasi dan proses verifikasi, suara pemilih digadaikan.
Di sisi lain, walau terlihat teknis, berbagai persoalan integritas penyelenggaraan pemilu sebelumnya, ikut menyebabkan turunnya kualitas demokrasi. Jaffrey dan Warburton (2024) misalnya, menyebut Pemilu 2024 menjadi penanda Indonesia berada di ujung jurang otoritarianisme. Setelahnya, Laporan V-Dem (2025) juga menyebutkan pasca Pemilu 2024, Indonesia tak lagi berstatus demokrasi elektoral, melainkan otoritarianisme.
Meneguhkan Intergitas
Sejatinya, pemilu adalah cara untuk memberdayakan warga biasa dan mewujudkan cita-cita demokrasi. Menjaga integritasnya berarti menjaga distribusi kekuasaan yang setara antarwarga, bukan hanya sekadar patuh pada hukum atau standar internasional (James & Garnett, 2025).
